PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 227 TAHUN 2016 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 … Lanjutkan membaca PER GUB – 227 TAHUN 2016
SE – 26/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________________________ 6 Juni 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ/2016 TENTANG PETUNJUK PENERBITAN SURAT TUGAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum a. Surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang … Lanjutkan membaca SE – 26/PJ/2016
PER – 19/PJ/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 19/PJ/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat … Lanjutkan membaca PER – 19/PJ/2016
PMK – 162/PMK.07/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.07/2016 TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan … Lanjutkan membaca PMK – 162/PMK.07/2016
S – 704/PJ.02/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________________________ 19 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 704/PJ.02/2016 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN NPWP BAGI PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT ATAU PDKB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan hasil pengawasan unggulan (policy recommendation) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan efektivitas pemanfaatan data … Lanjutkan membaca S – 704/PJ.02/2016
PER – 01/PP/2016
PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR PER - 01/PP/2016 TENTANG PERTIMBANGAN PERSETUJUAN KETUA PENGADILAN PAJAK ATAS PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada prinsipnya mengatur bahwa para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili … Lanjutkan membaca PER – 01/PP/2016
INS – 14/PJ/2016
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS - 14/PJ/2016 TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PERPAJAKAN DALAM MENDUKUNG OPERASI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (OPP) YANG DICANANGKAN PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta mendukung salah satu program pemerintah dalam reformasi hukum dan revitalisasi hukum nasional melalui Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) dan Suap, dengan ini … Lanjutkan membaca INS – 14/PJ/2016
S – 534/PJ.10/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________________________ 3 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 534/PJ.10/2016 TENTANG AKSES PROFIL PERSEROAN PADA DITJEN AHU ONLINE MELALUI APLIKASI PORTAL DJP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pemanfaatan data yang berasal dari Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH nomor 31 TAHUN 2012 … Lanjutkan membaca S – 534/PJ.10/2016
SE – 46/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________________________ 6 Oktober 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak … Lanjutkan membaca SE – 46/PJ/2016
PER – 35 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian sebagaimana telah … Lanjutkan membaca PER – 35 TAHUN 2016