Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.6/1996 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS OBJEK PAJAK PELABUHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan dari Kepala KP.PBB berkenaan dengan Pengenaan PBB atas objek pajak pelabuhan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Terhadap areal pelabuhan yang secara nyata merupakan wilayah administrasi Perum Pelabuhan dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.6/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ.6/1996 TENTANG PETUNJUK PENERBITAN STP DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-46/PJ.6/1996 tanggal 22 Juli 1996 yang telah disempurnakan, dan seterimanya Surat Edaran ini diminta perhatian Saudara untuk melaksanakan: Penerbitan administrasi terhadap data Wajib Pajak yang masih … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.6/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.6/1998 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1998/1999 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Direktorat PBB, penerimaan PBB tahun 1997/1998 sampai dengan Triwulan I 1998 adalah sebagai berikut : 1. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1998/1999 Realisasi penerimaan PBB … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.6/1996 TENTANG PENERAPAN NJOPTKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) di dalam perhitungan besarnya penetapan PBB terhutang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: NJOPTKP hanya diterapkan 1 kali kepada setiap wajib pajak. Dalam hal seorang wajib pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.6/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268/KMK.04/1995 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PAKSA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban pelaksanaan penagihan piutang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, dipandang perlu menetapkan tata cara pelaksanaannya; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.6/1996
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.6/1996 TENTANG RALAT TERAKHIR RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 1996-1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.6/1996 tanggal 20 Juni 1996 perihal Ralat Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1996-1997 jo. SE-13/PJ.6/1996 tanggal 15 Maret 1996, dengan ini disampaikan Ralat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.6/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 74/PJ.6/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 74/PJ.6/1994 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT SE DJP NO. : SE-09/PJ.6/1993 TANGGAL 23 FEBRUARI 1993 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari para Kepala Kantor Pelayanan PBB mengenai pelaksanaan Pembetulan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-09/PJ.6/1993 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 74/PJ.6/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 273/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 273/KMK.04/1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III (TIGA), IV (EMPAT), V (LIMA), VI (ENAM) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/KMK.04/1993 TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/KMK.04/1994 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 273/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.6/1997 TENTANG PETUNJUK PENGENAAN PBB USAHA BIDANG PERTAMBANGAN/PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-19/PJ.6/1997 tanggal 28 Oktober 1997 tentang Tata cara Penata usahaan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Migas dan Panas bumi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.6/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ.6/1997 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PBB UNTUK ANGGOTA VETERAN RI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti hasil pembicaraan kami dengan beberapa pimpinan organisasi veteran Republik Indonesia antara lain Wakil Sekjen Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Ketua Yayasan Keluarga Veteran "Kedu Selatan", sebagai penghargaan Pemerintah RI atas jasa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.6/1997