Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133/PMK.07/2012 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2009, TAHUN ANGGARAN 2010, DAN TAHUN ANGGARAN 2011 SERTA ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2010DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133/PMK.07/2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 84/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 84/PJ/2008 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak terkait dengan administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan, diperlukan basis data … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 84/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 64/PJ/2010 TENTANG PERSIAPAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KE PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 91/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 91/PJ/2009 TENTANG PERMINTAAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pemanfaatan data PBB untuk kepentingan perpajakan dan permintaan data PBB antar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Data … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 91/PJ/2009
SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-412/PJ.08/201
Peraturan Pajak SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-412/PJ.08/2011 TENTANG PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2012 DIREKTUR JENDERAL PAJAK Dalam rangka persiapan breakdown rencana penerimaan PBB tahun anggaran 2012, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Kepala KPP Pratama diminta untuk mengisi secara lengkap dan benar daftar isian sebagaimana lampiran I serta menyampaikan asli surat ke … Lanjutkan membaca SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-412/PJ.08/201
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 56/PJ/2009
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 56/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 56/PJ/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.03/2011
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.03/2011 TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.03/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 97/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 97/PJ/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR DIREKTUR JENDERAL … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 97/PJ/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 98/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 98/PJ/2009 TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Bank Sumsel) tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 98/PJ/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 99/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 99/PJ/2009 TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) tentang Penerimaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 99/PJ/2009