Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 DESEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 01/PJ.7/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 01/PJ.7/1996 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.4/1989 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak sudah tidak sesuai lagi, karena belum menampung piutang pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 01/PJ.7/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 108/PJ.1/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 108/PJ.1/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 199/PJ.312/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 199/PJ.312/1996 TENTANG PPh ATAS KOMISI PENJUALAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara antara lain disebutkan bahwa : - PT XYZ Utama adalah perusahaan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 199/PJ.312/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 31 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ.4/1995 TENTANG RALAT ATAS KESALAHAN KETIK PADA SE-44/PJ.4/1995 TENTANG PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA YANG MASIH DIMILIKI DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO. 19) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terdapatnya beberapa kesalahan ketik pada SE-44/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 31 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ.4/1995 TENTANG RALAT ATAS KESALAHAN KETIK PADA SE-44/PJ.4/1995 TENTANG PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA YANG MASIH DIMILIKI DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO. 19)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terdapatnya beberapa kesalahan ketik pada SE-44/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober 1995 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.4/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 200/PJ.311/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 200/PJ.311/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Agustus 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara, Saudara mengajukan permohonan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 impor bahan baku, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 200/PJ.311/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 31 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ.4/1995 TENTANG RALAT ATAS KESALAHAN KETIK PADA SE-44/PJ.4/1995 TENTANG PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA YANG MASIH DIMILIKI DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO. 19) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terdapatnya beberapa kesalahan ketik pada SE-44/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.24/1995
Peraturan Pajak 2 November 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.24/1995 TENTANG PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan data yang dikumpulkan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ditunjuk untuk mengisi angket tentang SPT Kempos Tahun Pajak 1994, ternyata penyebab SPT Tahunan PPh yang kembali dari Pos … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.24/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 505/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 505/KMK.04/1995 TENTANG PEGANGAN PENYUSUNAN NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penyusunan Norma Penghitungan Neto berdasarkan pegangan yang ditetapkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 505/KMK.04/1995