Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 490/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 SAMPAI DENGAN 29 NOPEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 490/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.43/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ.43/1998 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 463/KMK.01/1998 TANGGAL 21 OKTOBER 1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.43/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 493/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 493/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 6 DESEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 493/KMK.014/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 653/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 653/KMK.04/1994 TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA WAKTU BERTOLAK KE LUAR NEGERI BAGI ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa keberadaan kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing di Indonesia dapat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 653/KMK.04/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.95/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.95/1998 TENTANG RALAT SE-04/PJ.95/1998 TANGGAL 17 JUNI 1998 TENTANG PENYALURAN SSP PPh LEMBAR KE-2 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya kesalahan pada SE-04/PJ.95/1998 tanggal 17 Juni 1998 perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka dipandang perlu membetulkan kembali menjadi sebagai berikut : Menurut SE-04/PJ.95/1998 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.95/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 495/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 495/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 DESEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 495/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.41/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.41/1994 TENTANG PPh PASAL 25 YANG BELUM/KURANG DIBAYAR OLEH SPBU, AGEN/ DEALER SESUAI KETENTUAN PERJANJIAN KERJASAMA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan perihal tersebut pada pokok surat, maka agar tidak menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya, dengan ini diberikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.41/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.42/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.42/1998 TENTANG PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-12/PJ.42/1998 TANGGAL 30 MARET 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai persyaratan Penghapusan Piutang Tak Tertagih sebagaimana ditegaskan dalam butir 2 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.42/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.4/1996 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETTO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DIBIDANG USAHA PENERBANGAN DALAM NEGERI (SERI PPh UMUM - 40) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 475/KMK.04/1996 tanggal 23 Juli 1996 tentang Penghitungan Khusus penghasilan Netto bagi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.4/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 186/PJ.313/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 186/PJ.313/1996 TENTANG PPh ATAS BIAYA HIDUP TKS/TKMT/TKPMP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Agustus 1996 perihal Permohonan pembebasan PPh atas biaya hidup TKS/TKMT/TKPMP, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara antara lain disebutkan bahwa : - Departemen Tenaga … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 186/PJ.313/1996