Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 222/PJ./1997 TENTANG PENUNDAAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEP-155/PJ./1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 222/PJ./1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2779/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2779/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA SARANA OLAH RAGA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Agustus 1996, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2779/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2778/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2778/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA BONGKAR MUAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994, menetapkan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2778/PJ.532/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 223/PJ./1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 223/PJ./1997 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-222/PJ/1997 TANGGAL 24 DESEMBER 1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-222/PJ/1997, tanggal 24 Desember 1997, tentang Penundaan Masa Berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-155/PJ/1997 tentang Perubahan atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 223/PJ./1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 508/KMK.01/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 508/KMK.01/1995 TENTANG TATA LAKSANA PEMBERIAN KEMUDAHAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1995, perlu diatur tata laksananya dengan Keputusan Menteri Keuangan; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 508/KMK.01/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 203/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 203/PJ.32/1996 TENTANG MOHON KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN RESTITUSI PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menjawab surat Saudara tanggal 25 September 1996 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Permasalahan yang Saudara ajukan dalam surat tersebut adalah : a. Sehubungan dengan berlakunya Surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 203/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 207/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 207/PJ.32/1996 TENTANG PERMOHONAN BEBAS PPN ATAS PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 28 Agustus 1996 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut di atas, dinyatakan bahwa : a. GPIB … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 207/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2805/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2805/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS PEMBANGUNAN MUSEUM FESTIVAL ISTIQLAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Seperti dimaklumi, dengan Surat Menteri Keuangan RI tanggal 26 Agustus 1996 yang ditujukan kepada Menteri Agama RI telah ditegaskan bahwa atas jasa pemborongan bangunan untuk pembangunan Museum Festival Istiqlal di Taman Mini Indonesia Indah yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2805/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2825/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2825/PJ.51/1996 TENTANG SANKSI ATAS KELAMBATAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :. 1. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2825/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2876/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2876/PJ.51/1996 TENTANG RESTITUSI PPn BM YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Maret 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut di atas dinyatakan bahwa : - Selama periode Januari 1995 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2876/PJ.51/1996