Kategori: PPN

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2581/PJ.51/1996 TENTANG RESTITUSI PPn BM KENDARAAN UNTUK ANGKUTAN BARANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.04/1995 tanggal 28 Juni 1995 jo … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2581/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2622/PJ.51/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, Pajak Masukan yang dibayar untuk … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2622/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 266/PJ.32/1997 TENTANG PENANGGUHAN PPN DAN PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Desember 1997 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dinyatakan bahwa : a. Menurut Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Menteri Negara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 266/PJ.32/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2633/PJ.531/1996 TENTANG PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Saudara mempertanyakan masalah PPN atas jasa mendirikan bangunan yang dilakukan oleh kontraktor, tetapi sebagian bahan-bahannya … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2633/PJ.531/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.54/1996 TENTANG PEMBERITAHUAN PROSEDUR PENGADMINISTRASIAN PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 28-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Terlampir disampaikan prosedur permintaan dan pemenuhan data dalam rangka penerbitan tax clearance untuk mendapat status sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu (PET) dan prosedur pengesahan dan pemberitahuan PET … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.54/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 191/PJ.32/1996 TENTANG RESTITUSI LEBIH BAYAR KARENA EKSPOR DAN/ATAU PEMUNGUTAN OLEH PEMUNGUT PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 9 Pebruari 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mohon penjelasan mengenai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 191/PJ.32/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2658/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS IMPOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2658/PJ.51/1996

Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2653/PJ.531/1996 TENTANG PPN ATAS JASA DRILLING DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Dari surat saudara dapat diketahui bahwa PT XYZ ( XYZ /kontraktor utama) telah mengadakan kontrak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2653/PJ.531/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2686/PJ.51/1996 TENTANG PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS BARANG HADIAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2686/PJ.51/1996