Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________________________________________________19 Mei 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 482/PJ.02/2016 TENTANG PENEGASAN MENGENAI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.07/2016 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.07/2016 tentang Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 482/PJ.02/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 411/PJ.02/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________________________________________________2 Mei 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 411/PJ.02/2016 TENTANG PENEGASAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pertanyaan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penerbitan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 411/PJ.02/2016
SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-393/PJ.02/2016
Peraturan Pajak SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-393/PJ.02/2016 TANGGAL 26 APRIL 2016 TENTANG PENEGASAN SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PERPAJAKAN Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dan pertanyaan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan perlakuan saat dimulainya kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha … Lanjutkan membaca SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-393/PJ.02/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 69/PJ/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 15 April 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 69/PJ/2016 TENTANG PENGAWASAN RESTITUSI PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-41/PJ/2016 tanggal 7 Maret 2016 hal Strategi Pengamanan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2016, khususnya butir 2 huruf b … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 69/PJ/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 127/PJ.13/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________ 13 Juni 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 127/PJ.13/2016 TENTANG IMPLEMENTASI LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK/SARANA LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti hasil rapat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT ABC berdasarkan undangan Direktur Transformasi Proses Bisnis nomor Und-165/PJ.13/2016 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 127/PJ.13/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 534/PJ.10/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________ 3 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 534/PJ.10/2016 TENTANG AKSES PROFIL PERSEROAN PADA DITJEN AHU ONLINE MELALUI APLIKASI PORTAL DJP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pemanfaatan data yang berasal dari Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH nomor 31 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 534/PJ.10/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 704/PJ.02/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________ 19 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 704/PJ.02/2016 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN NPWP BAGI PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT ATAU PDKB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan hasil pengawasan unggulan (policy recommendation) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan efektivitas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 704/PJ.02/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 284/PJ.13/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________ 31 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 284/PJ.13/2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MELALUI PROGRAM BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES (BDS) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 284/PJ.13/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 335/PJ.13/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 23 Desember 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 335/PJ.13/2016 TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI KANAL PEMBUATAN KODE BILLING DAN PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) nomor S-350/PJ.08/2016 tanggal 30 November 2016 hal Penyampaian Surat Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 335/PJ.13/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 48/PJ.10/2017
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 31 Januari 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 48/PJ.10/2017 TENTANG PEMBERITAHUAN DOWNTIME APLIKASI BILLING PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kegiatan peningkatan Infrastruktur Sistem Billing DJP, dengan ini disampaikan bahwa aplikasi di bawah ini : 1. http://www.sse.pajak.go.id; 2. http://www.sse2.pajak.go.id; 3. http://www.sse3.pajak.go.id; 4. Aplikasi intranet billing-djp; 5. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 48/PJ.10/2017