Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1388/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN DAUN TEH SEGAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 31 Oktober 2001 hal jenis barang yang tidak dikenakan PPN (Penyempurnaan ke-2 atas Surat Edaran Seri 92-95), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1388/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1393/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1393/PJ.5/2001 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP DI LUAR NEGERI OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI KE WAJIB PAJAK DALAM NEGERI LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 1 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1393/PJ.5/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1394/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1394/PJ.5/2001 TENTANG KLARIFIKASI ATAS SURAT NOMOR S-2439/PJ.54/1999 TENTANG BATAS AKHIR PENYETORAN PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1394/PJ.5/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1402/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1402/PJ.5/2001 TENTANG PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXXXX tanggal 05 September 2001 hal penjelasan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mohon penjelasan tentang ketentuan penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1402/PJ.5/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1392/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1392/PJ.51/2001 TENTANG KEBERATAN ATAS PPN KAYU BULAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 10 Juni 2001 hal Keberatan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 yang ditujukan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1392/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1397/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1397/PJ.51/2001 TENTANG PPN YANG DAPAT DIKREDITKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 27 Juli 2001 hal tersebut dalam pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Perusahaan Saudara yakni PT. SLBI, Serang merupakan perusahaan industri pencelupan benang jahid dengan NPWP … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1397/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1399/PJ.513/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1399/PJ.513/2001 TENTANG SURAT KETERANGAN/PENETAPAN PEMBAYARAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 22 Oktober 2001 hal Mohon Surat Keterangan/ Penetapan Pembayaran PPN, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : 1. Bahwa Pemerintah telah memberikan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1399/PJ.513/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1409/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1409/PJ.51/2001 TENTANG PPnBM ATAS KENDARAAN BERMOTOR JENIS PICK UP SINGLE CABIN DAN PICK UP DOUBLE CABIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 22 Oktober 2001, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1409/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1413/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1413/PJ.5/2001 TENTANG PENANGANAN PERMOHONAN PEMBAYARAN PENDAHULUAN PPN DAN ATAU PPnBM DALAM RANGKA EKSPOR OLEH BINTEK KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 15 Nopember 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan surat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan SR-315/1/2001 tanggal 3 Oktober 2001 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1413/PJ.5/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1425/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1425/PJ.5/2001 TENTANG PERMINTAAN PENEGASAN ATAS HASIL TEMUAN INSPEKTORAT JENDERAL KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 28 Juni 2001 hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1425/PJ.5/2001