Kategori: Surat Direktur Jendral Pajak

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1421/PJ.51/2001 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN ROTAN ASALAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 26 September 2001 hal Permohonan Penegasan PPN Atas Penyerahan Totan Asalan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis besar dikemukakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1421/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1426/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PENGHAPUSAN PAJAK PPN DAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxxx tanggal 10 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat; Saudara secara garis besar mengemukakan : a. UPC … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1426/PJ.52/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1427/PJ.52/2001 TENTANG PAJAK IMPOR ATAS ALAT-ALAT OLAH RAGA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nomor xxxxxxxxx tanggal 19 Juni 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Surat tersebut secara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1427/PJ.52/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1433/PJ.51/2001 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PKP PERTAMBANGAN BATUBARA SEBELUM PENCABUTAN NPPKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 1 Agustus 2001 hal Hak dan Kewajiban PKP sebelum dicabut NPPKP serta surat nomor xxxxxxxx tanggal 21 November 2001 hal Permintaan Data, dengan ini diberitahukan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1433/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1444/PJ.53/2001 TENTANG PAJAK BERGANDA ANTARA PPN DAN PPJ TERHADAP LISTRIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxxx tanggal 8 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa berkenaan dengan hasil kajian PT. PLN … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1444/PJ.53/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1447/PJ.53/2001 TENTANG PERLAKUAN PPN DAN PPh PASAL 23 ATAS PENYIARAN ACARA KEAGAMAAN DI MEDIA SIARAN TELEVISI DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 23 Oktober 2001 hal PPN dan PPh Pasal 23 atas Penyiaran Acara Keagamaan di Media Siaran Televisi, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1447/PJ.53/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1450/PJ.51/2001 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG PPN ATAS BATUBARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 28 Februari 2001 dan surat nomor xxxxxx tanggal 8 Maret 2001, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, serta surat nomor xxxxxx tanggal 12 Maret 2001 hal Pajak Pertambahan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1450/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1449/PJ.53/2001 TENTANG PENCABUTAN SURAT DIREKTUR PAJAK NOMOR S-1683/PJ.532/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pajak kepada Saudara nomor S-1683/PJ.532/1998 tanggal 29 Juli 1998 hal Pemungutan PPN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa surat tersebut telah dijadikan dasar untuk membatalkan Surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1449/PJ.53/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1458/PJ.51/2001 TENTANG PPN IMPOR YANG DIBAYAR SETELAH DITERBITKANNYA SPKPBM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 6 Desember 2001, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis besar dikemukakan bahwa : 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1458/PJ.51/2001