Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.9/2001 TENTANG BENTUK PEMBERITAHUAN UNTUK MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB PAJAK DAN ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, mengenai pelaksanaan pemberitahuan terhadap … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.9/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.51/2000
Peraturan Pajak 29 Desember 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ.51/2000 TENTANG PENGENAAN PPN DAN PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengenaan PPN dan PPn BM Atas Kendaraan Bermotor. Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan pada … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.51/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.13/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.13/2001 TENTANG PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengadaan SPT Tahunan PPh Tahun 2001, dengan ini diberitahukan: 1. Paket SPT Tahunan yang dikirimkan ke Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia terdiri dari: a. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.13/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.53/2000
Peraturan Pajak 29 Desember 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ.53/2000 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-539/PJ./2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2000 HAL PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini kami sampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-539/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 hal Pengkreditan Pajak Masukan Perusahaan Jasa Telekomunikasi untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.53/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.41/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.41/2001 TENTANG PELAKSANAAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI LUAR NEGERI (PENLU) YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.41/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ.5/2001 TENTANG KONFIRMASI FAKTUR PAJAK OLEH FUNGSIONAL PEMERIKSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak tentang Pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-11/PJ.5/2001 tanggal 9 Mei 2001 hal Uji Coba Permintaan Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.5/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ./2007 TENTANG PENJELASAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-175/PJ./2006 TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN/ATAU PERTOKOAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ./2007 TENTANG PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WP OP KARYAWAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan Dengan pelaksanaan ekstensifikasi WP op Karyawan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 379/PJ.1/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 379/PJ.1/2001 TENTANG PENYALAHGUNAAN NAMA DAN JABATAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-112/MK.1/2001 tanggal 21 September 2001, dan surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan Republik Indonesia nomor S-1339/SJ.2/2001 tanggal 28 September 2001 hal Pemberitahuan sebagaimana terlampir, untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 379/PJ.1/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ./2007 TENTANG PENGAWASAN PENYAMPAIAN SPT PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengawasan tingkat kepatuhan seluruh Wajib Pajak termasuk diantaranya pejabat di lingkungan eksekutif maupun legislatif, dengan ini diinstruksikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menginventarisir dan mengawasi kewajiban pembayaran pajak dari … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ./2007