Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 379/PJ.1/2002 TENTANG PENYALAHGUNAAN NAMA DAN JABATAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-112/MK.1/2001 tanggal 21 September 2001, dan surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan Republik Indonesia nomor S-1339/SJ.2/2001 tanggal 28 September 2001 hal Pemberitahuan sebagaimana terlampir, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 379/PJ.1/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak tidak sah dan pengamanan penerimaan pajak serta mencegah pengkreditan Faktur Pajak tidak sah, maka dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 127/PJ.1/UP.51/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 127/PJ.1/UP.51/2003 TENTANG TAWARAN BEASISWA PENDIDIKAN S2 DARI PEMERINTAH NORWEGIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai surat Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Keuangan Nomor : S-104/SJ.6/2003 tanggal 9 Oktober 2003 hal Tawaran Beasiswa Pemerintah Norwegia, dengan ini diberitahukan : Direktorat Jenderal Pajak mendapat tawaran beasiswa Program Pendidikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 127/PJ.1/UP.51/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.6/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.6/2002 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) PBB DAN PERUBAHAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BPHTB UNTUK TAHUN PAJAK 2003 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sejak tahun pajak 2001 besar NJOPTKP PBB dan NPOPTKP BPHTB ditetapkan secara regional. Pada … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.6/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 126/PJ.1/UP.51/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 126/PJ.1/UP.51/2003 TENTANG TAWARAN BEASISWA PENDIDIKAN S2 GRIPS JEPANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai surat Mr. Toru Yoshimura, President National GRIPS, dengan ini diberitahukan : Direktorat Jenderal Pajak mendapat tawaran beasiswa Program Pendidikan S2 Master dalam bidang Publik Finance dari Bank Dunia untuk tahun akademik 2004 dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 126/PJ.1/UP.51/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 332/PJ./2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 332/PJ./2002 TENTANG PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI PENGURUS, KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM WAJIB PAJAK BADAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) serta, mempersiapkan Wajib Pajak Badan dapat memenuhi kewajiban pengisian SPT secara lengkap dengan ini di instruksikan agar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 332/PJ./2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.7/2005
Peraturan Pajak 23 Mei 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.7/2005 TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, maka untuk tertib administrasi dengan ini disampaikan beberapa hal mengenai pemeriksaan khusus sebagai berikut. Umum Pemeriksaan khusus dapat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.7/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.7/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.7/2003 TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DAN TINDAKAN PENAGIHAN TERHADAP WAJIB PAJAK PINDAH TEMPAT TERDAFTAR DARI SATU KPP KE KPP LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan menjaga tertib administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan berpindahnya tempat terdaftar Wajib … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.7/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ./2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ./2002 TENTANG PENJELASAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PEMBERIAN HAK BARU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) atas pemberian hak baru, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Hak atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ./2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.6/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ.6/2002 TENTANG PENJELASAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PEMBERIAN HAK BARU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pemberian hak baru, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Hak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.6/2002