Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.6/2004 TENTANG IMPLEME NTASI APLIKASI CALL CENTER PBBDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, Direktorat PBB dan BPHTB telah mengembangkan aplikasi Call Center. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Aplikasi Call Center merupakan pengembangan dari aplikasi Pelayanan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.6/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.3/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.3/2004 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Belanda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, dengan ini disampaikan hal-hal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.3/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ./2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ/2003 tentang Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ./2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ./2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ./2004 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-73/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-394/PJ./2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ./2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.6/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.6/2004 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 2004 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sejalan dengan perkembangan Nilai Jual Objek Pajak bumi di sekitar ruas jalan tol, serta untuk keseimbangan NJOP antar ruas jalan tol dan antar jalan tol, dipandang perlu untuk menyesuaikan NJOP atas jalan tol … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.6/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ/2007 TENTANG STANDAR WAKTU PELAYANAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BARU DAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan program perbaikan iklim investasi (percepatan pendirian perusahaan dan izin usaha) sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ/2005
Peraturan Pajak 8 Juli 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2005 tanggal 6 Juni 2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak, bersama … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.02/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.02/2007 TENTANG KEABSAHAN PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN SECARA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DALAM MASA PERALIHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ./2007 tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan dan Faktur Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.02/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.51/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.51/2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara; dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.51/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.3/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.3/2004 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-China antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat China, dengan ini disampaikan hal-hal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.3/2004