Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ./2004 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : 184/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ./2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.7/2004 TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2005DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan akan dikembangkannya pelaksanaan pemeriksaan pajak berbasis risiko berdasarkan analisis data yang akurat, baik dengan menggunakan data intern maupun data ektern, sehingga dapat meningkatkan mutu dan objektivitas hasil pemeriksaan Pajak dan pada akhirnya dapat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 9/PJ.37/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 9/PJ.37/2004 TENTANG LAPORAN KINERJA PARA KAKANWIL DAN KEPALA KANTOR DI SELURUH INDONESIADIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyampaikan laporan kinerja penerimaan pajak dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 dengan menggunakan formulir dalam lampiran Surat Edaran ini. Laporan dimaksud harus diterima oleh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 9/PJ.37/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.53/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.53/2004 TENTANG PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAIDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti hasil survey Tim Pengawasan Restitusi PPN dan Tim Pengawasan Pelaksanaan PK-PM Direktorat PPN dan PTLL Tahun 2004 di beberapa Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, dimana kecepatan perekaman SPT Masa PPN beserta lampiran-lampiranya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.53/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.51/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.51/2004 TENTANG PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.51/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 25/PJ.6/2006
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 25/PJ.6/2006 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN/PENYEMPURNAAN ZNT/NIR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas NJOP Bumi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengingat belum seluruh wilayah kerja KP PBB/KP Pratama dilakukan Pembentukan Basis Data SISMIOP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 25/PJ.6/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 57/PJ.6/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 57/PJ.6/2004 TENTANG PENJELASAN LEBIH LANJUT PENGENAAN PBB TAHUN 2005 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ.6/2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang pengenaan PBB Tahun 2004 dan Surat Edaran Nomor SE-48/PJ.6/2004 tentang Pengenaan PBB dan Pencetakan SPPT Tahun 2005 dengan ini ditegaskan bahwa keringanan (stimulus) PBB … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 57/PJ.6/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.7/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.7/2004 TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak, memberikan kepastian hukum, pelayanan dan pembinaan kepatuhan perpajakan kepada Wajib Pajak maka dipandang perlu untuk menyempurnakan kebijakan pemeriksaan pajak sebagai berikut : Ruang Lingkup Pemeriksaan Ruang Lingkup Pemeriksaan terdiri dari … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.7/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 64/PJ./2007 TENTANG RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB T.A. 2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2008 dengan penjelasan sebagai berikut: Rencana penerimaan PBB dan BPHTB dalam RAPBN Tahun 2008 berturut-turut adalah Rp. 24.159.700.000.000,- (dua puluh empat trilyun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 66/PJ/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 66/PJ/2007 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-170/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONSELING TERHADAP WAJIB PAJAK SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT HIMBAUAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-170/PJ/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 66/PJ/2007