Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 63/PJ/2010 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 63/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 41/PJ/2012
Peraturan Pajak 16 Agustus 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 41/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEHUMASAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk lebih memaksimalkan fungsi-fungsi kehumasan di Direktorat Jenderal Pajak dan untuk lebih seragamnya langkah dan gerak terkait publikasi tentang perpajakan kepada masyarakat, dengan ini disampaikan definisi, tata cara, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 41/PJ/2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 40/PJ/2012
Peraturan Pajak 16 Agustus 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 40/PJ/2012 TENTANG PEMBUATAN BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL DAN TINDAK LANJUTNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. UMUM Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan metodologi benchmarking melalui penyusunan Benchmark Behavioral Model (BBM). BBM merupakan pengembangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 40/PJ/2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 84/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 84/PJ/2008 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak terkait dengan administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan, diperlukan basis data … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 84/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 64/PJ/2010 TENTANG PERSIAPAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KE PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 86/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 86/PJ/2008 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 86/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 42/PJ./2012
Peraturan Pajak 16 Agustus 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 42/PJ./2012 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mewujudkan transparansi di DJP dan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka DJP berkewajiban untuk memberikan informasi ke masyarakat termasuk media, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 42/PJ./2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 87/PJ./2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 87/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN STEMPEL BEBAS FISKAL LUAR NEGERI SEBELUM TERSEDIANYA STIKER BEBAS FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan akan diberlakukannya pembebasan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 87/PJ./2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 88/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 88/PJ/2008 TENTANG PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 88/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.04/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.04/2008 TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), dan ketentuan peraturan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.04/2008