Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ/2014 TENTANG PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-17/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka mewujudkan keseragaman dan memperhatikan unsur pengendalian internal prosedur konfirmasi utang pajak dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka perlu dilakukan perubahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ/2014
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 151/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 151/PJ/2010 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-65/PJ./2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ./2010 TENTANG BENTUK, UKURAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 151/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 65/PJ/2013
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 65/PJ/2013 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan maka perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 65/PJ/2013
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 64/PJ/2013
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 64/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMIDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 64/PJ/2013
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ/2014
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ/2014 TENTANG PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ/2014
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ/2014
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ/2014 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70P/HUM/2013 MENGENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG HASIL PERTANIAN YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Bahwa telah diterbitkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ/2014
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ/2014
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ/2014 TENTANG PETUNJUK PENERBITAN SURAT TUGAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Surat Tugas merupakan salah satu naskah dinas resmi yang dikenal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari sarana untuk pelaksanaan tugas operasional kedinasan. Untuk menjamin pelaksanaan penerbitan Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ/2014
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ/2014
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ/2014 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA BERDAULAT PAPUA NUGINI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Direktorat Jenderal Pajak telah menerima pemberitahuan pertukaran nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ/2014
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ/2014
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ/2014 TENTANG PENGAWASAN ATAS TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan banyaknya transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli yang dilakukan oleh Wajib Pajak pemegang hak atas tanah yang belum dilakukan penandatanganan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ/2014
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ/2014
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ/2014 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ/2014