Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.4/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 (SERI PPh PS. 23 NOMOR 7) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 oleh kantor cabang suatu badan usaha, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pada prinsipnya pemotongan, penyetoran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.101/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.101/1996 TENTANG PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION (SEK) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini disampaikan foto copy Surat Bapak Menteri Keuangan Nomor : S-65/MK.04/1996 tanggal 12 Februari 1996 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Swedia mengenai perlakuan PPh terhadap bunga pinjaman … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.101/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.101/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.101/1996 TENTANG PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 sehubungan dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.101/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.23/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.23/1996 TENTANG RENCANA PENINGKATAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR TH.1996/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana kita ketahui, bahwa sejalan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan, kebutuhan akan dana pembiayaan pembangunan terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu upaya untuk mendukung usaha peningkatan penerimaan dan pemerataan pengenaan pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.23/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ/2018
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ/2018 TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK-184/PMK.03/2015mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain. Di samping itu, terdapat Peraturan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ/2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.51/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMA PULUH SATU IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya buku kelima puluh satu IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk ditanggung Pemerintah, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.52/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PERDAGANGAN (SERI PPN 31 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Jasa Perdagangan adalah Jasa yang diberikan oleh orang atau … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.4/1996 TENTANG BATAS AKHIR PELUNASAN PPh PASAL 29 UNTUK TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO.28) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan batas akhir pelunasan PPh Pasal 29 berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 adalah selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.51/1996 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/ PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi surat Bapak Menteri Keuangan RI kepada Bapak Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor S-167/MK.04/1996 tanggal 29 Maret 1996 perihal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.7/1996 TENTANG MASA TRANSISI PENERAPAN SE-02/PJ.7/1996, SE-03/PJ.7/1996; SE-04/PJ.7/1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-02/PJ.7/1996 tanggal 14 Februari 1996 perihal Penegasan dan Penyempurnaan Ketentuan Pemeriksa Rutin (Seri Pemeriksaan 01-96); SE-03/PJ.7/1996 tanggal 7 Maret 1996 perihal Pemeriksaan Khusus (Seri Pemeriksaan 02-96); dan SE-04/PJ.7/1996 tanggal 12 Maret 1996 perihal Koordinasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.7/1996