Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.52/1996 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR BKP, PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN, PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN, DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK (SERI PPN 30 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini diberikan penegasan mengenai tata cara penagihan piutang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.43/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.43/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 598/KMK.04/1994 (SERI PPh PASAL 21 NOMOR12) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 600/KMK.04/1995 tanggal 14 Desember 1995 tentang "Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 598/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.43/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.7/1996 TENTANG PENEGASAN DAN PENYEMPURNAAN KETENTUAN PEMERIKSAAN RUTIN (SERI PEMERIKSAAN 01-96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dari hasil pemantauan pemeriksaan rutin selama ini, khususnya SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.71/1990 tanggal 14 April 1990 perihal Pemeriksaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.11/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.11/1996 TENTANG PENEGASAN TENTANG KONSULTAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 408/KMK.01/ 1995 tanggal 31 Agustus 1995 tentang Konsultan Pajak (selanjutnya disebut KMK 408), dengan ini disampaikan beberapa penegasan sebagai berikut : 1. Pengertian Brevet 1.1 Brevet Konsultan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.11/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.5/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.5/1996 TENTANG PERLAKUAN PPn BM ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL (PENYEMPURNAAN KE- 2 ATAS SE SERI PPN 10 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1996 tanggal 19 Februari 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.5/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.1/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.1/1996 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-46/PJ.113/1995 tanggal 19 Oktober 1995 perihal Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.1/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.7/1996 TENTANG PEMERIKSAAN KHUSUS (SERI PEMERIKSAAN 02-96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengembangan unit pelaksana yang akan melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan lengkap maupun pemeriksaan sederhana, serta kurang terarahnya pelaksanaan pemeriksaan khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-15/PJ.71/1991 tanggal 23 Juli 1991 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.7/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.7/1996 TENTANG KOORDINASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK LOKASI (SERI PEMERIKSAAN 03-96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui .perkembangan dunia usaha sedemikian cepatnya, sehingga aktivitas perusahaan tidak mungkin lagi ditangani secara terpusat di kantor pusat Wajib Pajak, sehingga keberadaan kantor cabang/perwakilan/pabrik merupakan hal yang tidak bisa dihindari. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.111/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.111/1996 TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-16/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Direktur Jenderal Direktur Jenderal Nomor KEP-16/PJ/1996 tanggal 15 Maret 1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Penelitian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dengan penjelasan sebagai berikut : Keputusan Direktur … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.111/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.6/1996 TENTANG RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 1996/1997 dengan penjelasan sebagai berikut : Dengan memperhatikan usulan yang telah disampaikan oleh para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, maka Rencana … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.6/1996