Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 07/PJ./1997 TENTANG SUSUNAN TIM PENELAAH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/1996 tanggal 25 Nopember 1996 dan Pasal 5 ayat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 07/PJ./1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 08/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 08/PJ./1997 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PEMERIKSA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA GABUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Membaca : Surat Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SR-416/IJ/1996 tanggal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 08/PJ./1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.1013/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.1013/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT (SERI P3B NOMOR 1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ditandatanganinya Protokol Pertukaran Instrumen Ratifikasi atas "Protocol Amending the Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United State of America … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.1013/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.23/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.23/1997 TENTANG PEMBUATAN LAPORAN PSL EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung dengan adanya ketidakseragaman pengisian pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Ekstensifikasi Wajib Pajak, maka dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Ekstensifikasi Wajib Pajak dibuat dengan menggunakan formulir … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.23/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.51/1997 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAM PULUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-10 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Keenam puluh IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.6/1997 TENTANG RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada tanggal 6 Januari 1997 dalam mengantarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun 1997/1998 dimana rencana penerimaan PBB telah ditetapkan sebesar Rp. 2.505.000.000.000,- (dua trilyun lima ratus lima milyar rupiah), dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ./1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ./1997 TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM GABUNGAN DJP-BPKP TRIWULAN II TAHUN 1996/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan surat Ketua Tim Pengendali Pemeriksaan Gabungan DJP-BPKP Tingkat Pusat Nomor :SPM-1025/PJ.01/TG/1996 tanggal 31 Oktober 1996 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa : Masih terdapat kecenderungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ./1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KMK.05/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KMK.05/1997 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang tatalaksana Kepabeanan di bidang Impor. Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KMK.05/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.9/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.9/1997 TENTANG PENERAAN SSP OLEH BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI/ SENTRAL GIRO DAN PENATA USAHAAN SSP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : S-5832/A.6/662/1296 tanggal 19 Desember 1996 perihal : Peneraan SSP, SSBC dan SSBP yang ditujukan kepada Ka Kanwil VI … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.9/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/KMK.01/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/KMK.01/1997 TENTANG KERINGANAN TARIF BEA MASUK TERHADAP BARANG IMPOR TERTENTU DALAM RANGKA PROJECT ASEAN INDUSTRIAL JOINT VENTURES (AIJV) YANG BERLOKASI DI MALAYSIA, SINGAPURA, PHILIPINA, DAN THAILAND MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pada tanggal 17-1-1996 telah disepakati Basic Agreement On The ASEAN Industrial Cooperation Scheme; bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/KMK.01/1997