Peraturan Pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.53/1995 TENTANG PENGERTIAN HUBUNGAN ISTIMEWA (SERI PPN 16-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka terjadi perubahan pengertian mengenai hubungan istimewa. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.53/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1649/PJ.533/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1649/PJ.533/1996 TENTANG BENDA METERAI DESAIN 1989 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 359/KMK.04/1996 tanggal 27 Mei 1996 tentang Pencabutan dan Penukaran Meterai Tempel dan Kertas Bermeterai Desain 1989 (fotocopy terlampir), maka diminta agar : 1. Terhitung sejak tanggal 27 Mei 1996 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1649/PJ.533/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.54/1995
Peraturan Pajak 28 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.54/1995 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PKP ORANG PRIBADI YANG DI TEMPAT TINGGALNYA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA (SERI PPN 17 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-35/PJ/1995 tanggal 26 April 1995 tentang Tempat terutangnya pajak bagi Pengusaha … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.54/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.54/1995
Peraturan Pajak 28 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.54/1995 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI CABANG- CABANG (SERI PPN 18 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.54/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.6/1998 TENTANG PENGUMUMAN MENGENAI TIDAK ADA PUNGUTAN APAPUN DALAM PELAYANAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seluruh karyawan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan harus memperhatikan kebutuhan Wajib Pajak dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam era reformasi, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.6/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3124/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3124/PJ.52/1997 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KOMISI JASA PERDAGANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 September 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dapat diketahui bahwa : 1. PT. ABC, PT. DEF, PT. GHI, PT. JKL, PT. MNO, PT. PQR, PT. STU, PT. VWX, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3124/PJ.52/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181/KMK.04/1995 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN ATAU PENERBANGANMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.52/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.52/1998 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS BAHAN-BAHAN PUBLIKASI APEC KEPADA DIREKTUR JENDERAL HELN DEPARTEMEN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/KMK.04/1998 Tentang Pemberian Pembebasan PPN dan PPn BM Atas Bahan-bahan Publikasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.52/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/KMK.04/1995 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAIMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, dipandang perlu mengatur pelaksanaan teknis tentang saat berlakunya pengenaan dan tata cara pelunasan Bea Meterai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.52/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK DAN BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN BM ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/1996