Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/KMK.04/1995 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAIMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, dipandang perlu mengatur pelaksanaan teknis tentang saat berlakunya pengenaan dan tata cara pelunasan Bea Meterai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/KMK.04/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3327/PJ.53/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3327/PJ.53/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PENCETAKAN TANDA LUNAS BEA METERAI ATAS KUITANSI JASA TELEKOMUNIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 19 Nopember 1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf b … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3327/PJ.53/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 684/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 684/PJ.53/2001 TENTANG BEA METERAI PADA REKENING KORAN BULANAN KHUSUS GIRO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan penegasan Direktur Jenderal Pajak mengenai dokumen perbankan yang dikenakan Bea Meterai melalui Surat Edaran Nomor SE-29/PJ.5/2000 tanggal 20 Oktober 2000, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Rekening koran bulanan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 684/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 717/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 717/PJ.53/2001 TENTANG BEA METERAI TAHUN 1956 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 12 Maret 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut diketahui bahwa Saudara meminta penjelasan tentang besarnya materai yang berlaku … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 717/PJ.53/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.53/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.53/2002 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 323/KMK.03/2002 TENTANG BENTUK, UKURAN DAN WARNA BENDA METERAI DISAIN TAHUN 2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2002 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai Disain Tahun 2002. Beberapa hal yang perlu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.53/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 476/KMK.03/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 476/KMK.03/2002 TENTANG PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 476/KMK.03/2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 322/PJ.321/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 322/PJ.321/2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MATERAI ATAS PERWAKILAN NEGARA ASING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX hal tersebut pada pokok surat dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Di dalam surat tersebut Saudara meminta penjelasan tentang surat Nomor S-242/PJ.322/1990 tanggal 13 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 322/PJ.321/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 262/PJ.53/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 262/PJ.53/2006 TENTANG BEA METERAI ATAS REGISTRASI ONLINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal xxx hal Permohonan Penegasan tentang Bea Meterai atas Registrasi Online dan surat dari Kepala KPP BUMN kepada Saudara nomor xxx yang salah satu tembusannya ditunjukan kepada kami, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 262/PJ.53/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 54/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 54/PJ/2009 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.03/2009 TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA MATERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Materai, maka hal-hal yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagai berikut : Bentuk, ukuran, dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 54/PJ/2009
PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 2/PJ/2009
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR : PENG - 2/PJ/2009 TENTANG PENERBITAN METERAI TEMPEL DESAIN TAHUN 2009 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 55/PMK.03/2009 tanggal 27 Maret 2009, tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai, bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009 diberlakukan Meterai Tempel Desain Tahun 2009 sebagai alat pelunasan bea meterai yang berlaku di … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 2/PJ/2009