Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 488/KMK.05/1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen dalam rangka ekspor merupakan tuntutan yang utama bagi peningkatan kegiatan perekonomian; bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen tersebut tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan negara; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 488/KMK.05/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 415/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 415/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASADAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKUUNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 SEPTEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 415/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 21 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.4/1995 TENTANG BESARNYA PEMBAYARAN PPh PASAL 25 YANG HARUS DIBAYAR WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (SERI PPh PASAL 25 - 4) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.4/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 491/KMK.05/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 491/KMK.05/1996 TENTANG DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK ATAS BARANG IMPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa importir bertanggung jawab atas Bea Masuk barang yang di impornya melalui sistem menghitung dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang (self assesment); bahwa untuk kepastian penghitungan dan memperlancar pengajuan Pemberitahuan Pabean oleh … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 491/KMK.05/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3264/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3264/PJ.51/1997 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM,KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 9 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden RI … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3264/PJ.51/1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 32/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 32/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERIDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor oleh industri otomotif, dipandang perlu untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 32/PJ./1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3255/PJ.532/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3255/PJ.532/1997 TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Oktober 1997 dan memperhatikan dan mempelajari isi surat Saudara beserta dokumen-dokumen yang terlampir hal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam menentukan jenis jasa yang dilakukan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3255/PJ.532/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 21 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ.4/1995 TENTANG PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH PASANGAN USAHA MODAL VENTURA DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA (SERI PPh UMUM No. 14) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 250/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 tentang Perusahaan Kecil … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.51/1997 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PESANAN PROYEK PENYEDIAAN BUKU BACAAN ANAK-ANAK SD (PPBBASD) INPRES 6/84 (97-98) DEPDIKBUD (PENYEMPURNAAN KE-20 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-Anak Sekolah Dasar (PPBBASD) Inpres 6/84(97-98) Departemen Pendidikan dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 21 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.51/1995 TENTANG PPn BM ATAS RUMAH SUSUN (APARTEMEN DAN SEJENISNYA) (SERI PPN 21 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan PPn BM atas rumah susun, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.51/1995