Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ.51/1997 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAM PULUH SEMBILAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-21 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Keenam puluh Sembilan IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.51/1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 54/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 54/PJ./1995 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-22/PJ./1995 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 terdapat kekeliruan; bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 54/PJ./1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 266/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 266/KMK.04/1995 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk penggunaan bahasa asing dalam pembukuan Wajib Pajak dipandang perlu menetapkan ketentuan pelaksanaannya; bahwa oleh karena itu, ketentuan pelaksanaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Mengingat : Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 266/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.6/1996 TENTANG PENERAPAN NJOPTKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) di dalam perhitungan besarnya penetapan PBB terhutang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: NJOPTKP hanya diterapkan 1 kali kepada setiap wajib pajak. Dalam hal seorang wajib pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.6/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/KMK.04/1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 608/KMK.04/1994 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PAKSAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penagihan pajak, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/KMK.04/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1874/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1874/PJ.51/1996 TENTANG PENEGASAN TIDAK TERUTANG PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan bahwa : 1. Berdasarkan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1874/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.51/1997 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-22 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.51/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.51/1994 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH LIMA IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketigapuluh Lima IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.51/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268/KMK.04/1995 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PAKSA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban pelaksanaan penagihan piutang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, dipandang perlu menetapkan tata cara pelaksanaannya; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268/KMK.04/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1868/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1868/PJ.531/1996 TENTANG PELAPORAN PAJAK KELUARAN DAN SSP PADA SPT MASA PPN ATAS PENYERAHAN KEPADA BADAN PEMUNGUT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Surat Edaran … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1868/PJ.531/1996