Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1988/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA SERVICE/REPARASI ALAT-ALAT KESELAMATAN PELAYARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 butir 7 Keputusan Presiden RI Nomor 4 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1988/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1989/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1989/PJ.532/1996 TENTANG PENCABUTAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Ny. A tanggal 10 Juni 1996 dan tanggal 19 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1989/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1991/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1991/PJ.51/1996 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN DALAM PEMUNGUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-badan Tertentu dan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1991/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1999/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1999/PJ.52/1996 TENTANG KEKURANGAN BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 25 Juli 1996 perihal kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Impor, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Impor atas barang yang dijual di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1999/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3471/PJ.54/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3471/PJ.54/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NO. 548/KMK.04/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 5 Desember 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini dapat dijelaskan bahwa terhadap Wajib Pajak yang telah menerbitkan Faktur Pajak 0% atas penyerahan BKP/JKP kepada PKP PET, sesuai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3471/PJ.54/1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1994
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari deposito dan tabungan serta … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1994
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2000/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2000/PJ.531/1996 TENTANG PENJELASAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 238/KMK.04/1996 TANGGAL 1 APRIL 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara kepada Menteri Keuangan RI tanggal 4 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Pajak Pertambahan Nilai adalah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2000/PJ.531/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ.52/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PPN ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/ PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK DAN BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PPn BM ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 255/PJ.32/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 255/PJ.32/1997 TENTANG SURAT PERMOHONAN PENANGGUHAN PELUNASAN PPN TERUTANG BERDASARKAN SKPKB PPN MASA JAN S/D MEI 1997 NOMOR 00001/207/97/731/97 TANGGAL 30 SEPTEMBER 1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 14 Nopember 1997 perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 255/PJ.32/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 622/KMK.01/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 622/KMK.01/1997 TENTANG PENGENAAN PAJAK EKSPOR TAMBAHAN ATAS CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUDE OLEIN (CRD OLEIN) DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN (RBD OLEIN) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka stabilisasi pasokan/pengadaan dan stabilisasi harga dalam negeri Crude Palm … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 622/KMK.01/1997