Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2142/PJ.533/1996 TENTANG KODE JENIS PAJAK UNTUK SETORAN BEA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Tanda Terima Setoran Giro Pos (GIR 6) tanggal 29-5-1996 dari Kantor Pos dan Giro Jatinegara atas Surat Setoran Pajak KP.PDIP.5.1-94 untuk setoran Bea Meterai yang disetor PT. XYZ (fotokopi terlampir), dengan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2142/PJ.533/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2144/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2144/PJ.532/1996 TENTANG JASA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 9 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan pasal 9 angka 6 jo. pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 50 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2144/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2146/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2146/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PENYEDIAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Juli 1996 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2146/PJ.532/1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 8 Maret 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 8 Pebruari 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina mengenai kerjasama Ekonomi dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.6/1998 TENTANG PENYUSUNAN DBKB UNTUK OBJEK PAJAK STANDAR DAN NON STANDAR TAHUN 1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan perubahan kurs konversi dan perkembangan harga pada umumnya, dengan ini diminta perhatian Saudara untuk mengupayakan penyesuaian DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan) objek … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.6/1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGHYZSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 18 Juli 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrghyzstan mengenai kerjasama … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ.6/1998 TENTANG PENERBITAN SK. KAKANWIL TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui bahwa NJOP yang tertuang dalam SK. Kakanwil DJP selain dijadikan dasar pengenaan PBB, juga merupakan dasar perhitungan BPHTB dan PPh. Disamping itu NJOP merupakan acuan untuk beberapa pungutan pajak/retribusi daerah. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.6/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 147/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 147/PJ.32/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN BKP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 (2) HURUF d UU NOMOR 11 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menjawab surat Saudara tanggal 30 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut dinyatakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 147/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 148/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 148/PJ.32/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN BKP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 (2) HURUF d UU NOMOR 11 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 148/PJ.32/1996