Peraturan Pajak 16 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 50/PJ.53/1995 TENTANG FORMULIR SPT MASA PPN / PPn BM BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 3-95)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan pada Rapat Kerja Kepala Kantor Wilayah DJP pada tanggal 28 dan 29 September … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ.53/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2517/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2517/PJ.52/1996 TENTANG FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Agustus 1996 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Permasalahan yang Saudara sampaikan antara lain : 1.1. PT. XYZ melakukan transaksi penjualan dengan PT. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2517/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.72/1995
Peraturan Pajak 17 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.72/1995 TENTANG PEMBATALAN SE-07/PJ.7/1995 TANGGAL 31 MARET 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa kepala Karikpa mengenai surat No. S-42/PJ/1995 tanggal 25 Juli 1995 perihal penundaan pemberlakuan SE-07/PJ.7/1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Kerahasiaan bank dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, maka untuk menghindari keragu-raguan atau ketidak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.72/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2518/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2518/PJ.52/1996 TENTANG PERMOHONAN PERCEPATAN PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juni 1996 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan surat Saudara bahwa PT. XYZ bergerak di bidang industri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2518/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2522/PJ.531/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2522/PJ.531/1996 TENTANG PAJAK MASUKAN BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DIBIDANG PERHOTELAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994, jasa di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2522/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2523/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2523/PJ.531/1996 TENTANG PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN PPN ATAS BEBAN BIAYA KONTRAK KERJASAMA PELATIHAN DAN PENELITIAN BALITTRO DI DAERAH TRANSMIGRASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Agustus 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2523/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2524/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2524/PJ.531/1996 TENTANG PENJELASAN SURAT EDARAN NO. SE-19/PJ.53/1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai angka 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.53/1996 tanggal 4 Juni 1996 menegaskan, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2524/PJ.531/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.9/1995
Peraturan Pajak 20 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.9/1995 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN (SIP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menunjang pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, diperlukan suatu sistem administrasi/pengolahan data yang baik. Berkenaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.9/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 486/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 486/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 SAMPAI DENGAN 22 NOPEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 486/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.41/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.41/1998 TENTANG PERUBAHAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO JENIS USAHA DOKTER DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-218/PJ/1998 tanggal 12 Oktober 1998 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1991 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Tata … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.41/1998