Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2512/PJ.51/1996 TENTANG RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-32/PJ.51/1996 TANGGAL 5 AGUSTUS 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya kesalahan tulis pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.51/1996 tanggal 5 Agustus 1996 perihal PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, Kitab Suci, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2512/PJ.51/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 651/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 651/KMK.04/1994 TENTANG BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, iuran … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 651/KMK.04/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 598/KMK.014/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 598/KMK.014/1996 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DAN DESEMBER 1996 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan perluasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 598/KMK.014/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 177/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 177/PJ.32/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN RUMAH SUSUN SEDERHANA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa : a. PT XYZ sejak tahun 1995 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 177/PJ.32/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 652/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 652/KMK.04/1994 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 telah diatur kembali ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia; bahwa untuk kelancaran … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 652/KMK.04/1994
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 178/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 178/PJ.32/1996 TENTANG WAJIB PUNGUT SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Agustus 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara disebutkan bahwa : a. PT XYZ adalah kontraktor … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 178/PJ.32/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ.53/1995
Peraturan Pajak 16 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 50/PJ.53/1995 TENTANG FORMULIR SPT MASA PPN / PPn BM BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 3-95)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan pada Rapat Kerja Kepala Kantor Wilayah DJP pada tanggal 28 dan 29 September … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ.53/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2517/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2517/PJ.52/1996 TENTANG FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Agustus 1996 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Permasalahan yang Saudara sampaikan antara lain : 1.1. PT. XYZ melakukan transaksi penjualan dengan PT. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2517/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.72/1995
Peraturan Pajak 17 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.72/1995 TENTANG PEMBATALAN SE-07/PJ.7/1995 TANGGAL 31 MARET 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa kepala Karikpa mengenai surat No. S-42/PJ/1995 tanggal 25 Juli 1995 perihal penundaan pemberlakuan SE-07/PJ.7/1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Kerahasiaan bank dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, maka untuk menghindari keragu-raguan atau ketidak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.72/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2518/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2518/PJ.52/1996 TENTANG PERMOHONAN PERCEPATAN PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juni 1996 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan surat Saudara bahwa PT. XYZ bergerak di bidang industri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2518/PJ.52/1996