Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2596/PJ.532/1996 TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN PAJAK DAN KOMPONENNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2596/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2622/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2622/PJ.51/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, Pajak Masukan yang dibayar untuk … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2622/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 266/PJ.32/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 266/PJ.32/1997 TENTANG PENANGGUHAN PPN DAN PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Desember 1997 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dinyatakan bahwa : a. Menurut Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Menteri Negara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 266/PJ.32/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 190/PJ.313/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 190/PJ.313/1996 TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN TANAH DENGAN TARIF 5% FINAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara antara lain disebutkan bahwa : - … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 190/PJ.313/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2633/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2633/PJ.531/1996 TENTANG PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Saudara mempertanyakan masalah PPN atas jasa mendirikan bangunan yang dilakukan oleh kontraktor, tetapi sebagian bahan-bahannya … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2633/PJ.531/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.54/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.54/1996 TENTANG PEMBERITAHUAN PROSEDUR PENGADMINISTRASIAN PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 28-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Terlampir disampaikan prosedur permintaan dan pemenuhan data dalam rangka penerbitan tax clearance untuk mendapat status sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu (PET) dan prosedur pengesahan dan pemberitahuan PET … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.54/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 191/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 191/PJ.32/1996 TENTANG RESTITUSI LEBIH BAYAR KARENA EKSPOR DAN/ATAU PEMUNGUTAN OLEH PEMUNGUT PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 9 Pebruari 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mohon penjelasan mengenai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 191/PJ.32/1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994, perlu ditinjau ulang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2624/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2624/PJ.52/1996 TENTANG KONFIRMASI PEMBAYARAN KE LUAR NEGERI ATAS HASIL PROSES PENGIRIMAN SUB KONTRAK DARI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 September 1996 perihal pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Pada contoh A disebutkan bahwa A … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2624/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 267/PJ.32/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 267/PJ.32/1997 TENTANG PEMBEBASAN KEWAJIBAN MENYETOR PPN DAN PPnBM PT PANASIA SYNTHETIC ABADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-020101-911/K/1997 tanggal 15 Desember 1997 perihal sebagaimana tersebut di atas yang menegaskan bahwa surat Ketua BKPM Nomor 2649/Pabean/1992 tanggal 16 Oktober … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 267/PJ.32/1997