Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 111/PJ.52/2006 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PPN, PPn BM, PPh Ps. 22 DAN Ps. 23 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 31 Maret 2005 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Secara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 111/PJ.52/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KM.01/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KM.01/2004 TENTANG PENGATURAN CAP DINAS KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KM.01/2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMIMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan Pengusahaan Panas Bumi yang sudah berjalan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.010/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2006 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 SAMPAI DENGAN 8 JANUARI 2006 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/KMK.03/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/KMK.03/2004 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA KOMITE KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAKMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/KMK.03/2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PMK.010/2006
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PMK.010/2006 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) telah mengajukan permohonan tindakan pengamanan atas lonjakan impor produk keramik tableware; bahwa sesuai dengan GATT/WTO dan lampiran, Agreement on Safeguards serta Keputusan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PMK.010/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 MEI SAMPAI DENGAN 6 JUNI 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231/KM.1/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.7/2004 TENTANG PENELAAHAN KONSEP LPP DAN SPHPDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengawasan, peningkatan kualitas dan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) dipandang perlu untuk mengatur prosedur SPHP dan penelaahan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP). Prosedur ini dimaksudkan juga agar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.53/2005
Peraturan Pajak 2 Agustus 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.53/2005 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.03/2005 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.53/2005
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Los Cabos, Meksiko, pada tanggal 6 September 2002 Pemerintah Republik … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2004