Archive

Tag Archives: barang impor

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP – 127/PJ/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor;

b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-31/PJ/2015 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan bahwa Saat Mulai Beroperasinya organisasi dan tata kerja instansi vertikal tersebut adalah tanggal 31 Maret 2015;

c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengujian kepatuhan Wajib Pajak, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

PERTAMA :

  1. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran XII Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013 sebagai berikut:
  2. mengubah 2 (dua) nomor yaitu nomor urut 22 dan nomor urut 23, dalam Lampiran    I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
  3. menambah 10 (sepuluh) nomor urut, yaitu nomor urut 28 sampai dengan nomor urut 37 dalam Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
  4. menambah 1 (satu) nomor urut, yaitu nomor urut 9 dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini; dan
  5. menambah 10 (sepuluh) nomor urut, yaitu nomor urut 12 sampai dengan nomor urut 21 dalam Lampiran XII Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA    :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
  2. Para Direktur;
  3. Para Tenaga Pengkaji;
  4. Para Kepala Kanwil DJP;
  5. Para Kepala KPP.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

berikut link Lampiran KEP 127-PJ-2015.pdf

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/PMK.010/2016

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR

PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA,

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian;
b. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk Polyester Staple Fiber sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011, dan berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2015;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan diatur bahwa dalam hal Komite Anti Dumping Indonesia menerima permohonan interim review dan sunset review, Komite Anti Dumping Indonesia melakukan penyelidikan interim review dan sunset review dimaksud, mengenai kemungkinan dumping dan kerugian masih tetap berlanjut dan/atau dumping dan kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dihentikan;
d. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan interim review dan sunset review yang dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011, Komite Anti Dumping Indonesia telah membuktikan bahwa masih terjadi praktik dumping yang dilakukan oleh negara-negara tertuduh, masih terjadi peningkatan volume impor secara signifikan, dan adanya perubahan keadaan/besaran margin dumping yang mengakibatkan penurunan kinerja pemohon;
e. bahwa penetapan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Polyester Staple Fiber tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Memperhatikan :

  1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 793/M-DAG/SD/9/2015 hal Permintaan Pertimbangan atas Rekomendasi KADI tentang Perubahan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Importasi Barang Polyester Staple Fiber yang Berasal dari Republik Rakyat Tiongkok Hasil Interim Review clan Perpanjangan Pengenaan BMAD Hasil Sunset Review atas Importasi Barang Polyester Staple Fiber yang Berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, clan Taiwan;
  2. Memorandum Menteri Perdagangan Nomor: 879/M-DAG/MEMO/10/2015 hal Keputusan Menteri Perdagangan atas Rekomendasi KADI tentang Usulan Perpanjangan Pengenaan dan Perubahan Besaran Bea Masuk Anti Dumping atas Importasi Barang Polyestrer Staple Fiber yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;
  3. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1053/M-DAG/SD/12/2015 hal Keputusan Perpanjangan Pengenaan dan Perubahan Besaran Bea Masuk Anti Dumping atas Importasi Barang Polyester Staple Fiber yang  Berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;
  4. Laporan Akhir Komite Anti Dumping Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Interim Review dan Sunset Review atas Impor Polyester Staple Fiber dengan Pos Tarif 5503.20.00.00 yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN.

Pasal 1

Terhadap barang impor yang berasal dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan berupa produk Polyester Staple Fiber dengan uraian barang serat staple sintetik, tidak digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal, dari polyester sebagaimana dimaksud dalam pos tarif 5503.20.00.00, dikenakan Bea Masuk Anti  Dumping.

Pasal 2

Negara asal dan nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspor produk yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai
berikut:
—————————————————————————————————————————————————————————————————————-
No.    Negara Asal                            Nama Eksportir/Produsen                   Besaran Bea Masuk Anti

                                                                                                                                Dumping dalam Persentase

                                                                                                                                    (%)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————-
1.    India                                           Reliance Industries Limited                  5,82         —————————————————————————————————————————————————————————————————————-

                                                         Ganesh Polytex Limited                            16,67 ————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                            Eksportir/Produsen Lainnya                  16,67
———————————————————————————————————————————————————————————————————–
2.    Republik Rakyat Tiongkok    Xiamen Xianglu Chemical                      13,0

                                                            Fiber Co., Ltd
———————————————————————————————————————————————————————————————————-

                                                           Jinjiang Kwan Lee Da                              Tidak

                                                           Hesne-Bonded Fabric Co. ,Ltd.             Dikenakan  BMAD
—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

                                                           Huvis Sichuan Corporation                    Tidak

                                                                                                                                Dikenakan BMAD  —————————————————————————————————————————————————————————————————————–

                                                         Eksportir/Produsen Lainnya                   16,10
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
3.     Taiwan                                    Seluruh Eksportir/Produsen                   28,47
—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Pasal 3

(1) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
a. tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau
b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
(2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation).

Pasal 4

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 2.441 pengikut lainnya