KMK – 658/KMK.03/2016

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 658/KMK.03/2016 TENTANG PENETAPAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI TEMPAT TERTENTU UNTUK TEMPAT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor … Lanjutkan membaca KMK – 658/KMK.03/2016

SE – 32/PJ/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 18 Juli 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ/2016 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SE – 32/PJ/2016

PMK – 104/PMK.010/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK.010/2016 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus dan sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang … Lanjutkan membaca PMK – 104/PMK.010/2016

PER – 5/PJ/2016

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 5/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam … Lanjutkan membaca PER – 5/PJ/2016

KMK – 15/KM.10/2016

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15/KM.10/2016TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 MARET 2016 SAMPAI DENGAN 05 APRIL 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KMK – 15/KM.10/2016

S – 6/PJ.13/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________________________________________________________________ 19 Januari 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 6/PJ.13/2016 TENTANG PENEGASAN KODE JENIS SETOR BENDAHARAWAN PADA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2015 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan banyaknya masukan dan laporan terkait penafsiran atas ketentuan pembayaran pajak bendaharawan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Lanjutkan membaca S – 6/PJ.13/2016

SE – 82/PJ/2015

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 82/PJ/2015TENTANG KEGIATAN SELEKSI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN (KPPc) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2016 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Dalam rangka memberikan motivasi dan mendorong upaya peningkatan kinerja kantor pelayanan kepada Wajib Pajak dan masyarakat serta keikutsertaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kegiatan Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Kementerian … Lanjutkan membaca SE – 82/PJ/2015

KMK – 11/KM.10/2016

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/KM.10/2016TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 02 MARET 2016 SAMPAI DENGAN 08 MARET 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KMK – 11/KM.10/2016

PMK – 9/PMK.02/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana … Lanjutkan membaca PMK – 9/PMK.02/2016

KMK – 07/KM.10/2016

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 07/KM.10/2016TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 03 FEBRUARI 2016 SAMPAI DENGAN 09 FEBRUARI 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KMK – 07/KM.10/2016