Peraturan Pajak PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2003 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/KM.1/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 APRIL SAMPAI DENGAN 4 MEI 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/KM.1/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 APRIL SAMPAI DENGAN 15 APRIL 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/KM.1/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 625/KMK.01/2001
Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 625/KMK.01/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/KMK.07/2001 TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PINJAMAN DAERAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 625/KMK.01/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.31/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.31/2001 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2001 TANGGAL 14 NOVEMBER 2001 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.31/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.31/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.31/2003 TENTANG RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-30/PJ.41/2000 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya kekeliruan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.41/2000 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.31/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.43/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ.43/2001 TENTANG PEREKAMAN SPT MASA PPh PASAL 21 DAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk menunjang tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu dilakukan tertib administrasi di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.43/2001
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 68/PJ/2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 68/PJ/2007 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 68/PJ/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.6/2001 TENTANG RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2002 dengan penjelasan sebagai berikut: Rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2002 disusun berdasarkan potensi dan realisasi masing-masing … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.6/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/KMK.04/2003 TENTANG
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/KMK.04/2003 TENTANG PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan kondisi perekonomian yang berlanjut saat ini, banyak diantara perusahaan-perusahaan industri yang berorentasi ekspor khususnya perusahaan yang berstatus Kawasan Berikat mengalami penurunan order ekspor yang berakibat pada … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/KMK.04/2003 TENTANG