Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 68/PJ/2007 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 68/PJ/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.6/2001 TENTANG RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2002 dengan penjelasan sebagai berikut: Rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2002 disusun berdasarkan potensi dan realisasi masing-masing … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.6/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/KMK.04/2003 TENTANG
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/KMK.04/2003 TENTANG PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan kondisi perekonomian yang berlanjut saat ini, banyak diantara perusahaan-perusahaan industri yang berorentasi ekspor khususnya perusahaan yang berstatus Kawasan Berikat mengalami penurunan order ekspor yang berakibat pada … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/KMK.04/2003 TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 631/KMK.011/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 631/KMK.011/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 DESEMBER SAMPAI DENGAN 23 DESEMBER 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 631/KMK.011/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.01/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.01/2007 TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN /ATAU PERTOKOAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.01/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.7/2003 TENTANG MASA TRANSISI PENERAPAN SE-01/PJ.7/2003 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan (Seri Pemeriksaan 0-03) dengan mengingat adanya tenggang waktu pencetakan dan pengiriman Surat Edaran tersebut, perlu diatur mengenai masa transisi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 22/PJ.1/UP.53/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 22/PJ.1/UP.53/2005 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Membaca : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 22/PJ.1/UP.53/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.34/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.34/2001 TENTANG PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-BELANDA DALAM MASA TRANSISI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan renegosiasi P3B RI Belanda dan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.10/2000 tanggal 9 November 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Sehubungan dengan Penghentian P3B Indonesia Belanda (Seri P3B … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.34/2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 754/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 754/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 754/PJ./2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 756/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 756/PJ./2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak serta untuk memberikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam bentuk media elektronik, perlu menetapkan Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 756/PJ./2001