Archive

Tag Archives: KPP

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER – 04/PJ/2016

TENTANG

SURAT, DAFTAR, FORMULIR, DAN LAPORAN

YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012;

b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014;

c. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan tata cara pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-503/PJ./2000;

d. bahwa ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan kode kartu, formulir, surat, dan buku yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-474/PJ./2002;

e. bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan penyanderaan dan pemberian rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak yang disandera telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003;

f. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2014;

g. bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014;

h. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan tindak lanjut penghapusan piutang pajak telah dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2013;

i. bahwa pemblokiran terhadap rekening simpanan Penanggung Pajak belum sepenuhnya efektif berjalan karena nama Penanggung Pajak tidak tercantum dalam Surat Paksa;

j. bahwa ketentuan mengenai surat dan daftar yang digunakan dalam rangka permintaan pencegahan, perpanjangan, dan pencabutan bepergian ke luar negeri kepada Menteri Keuangan perlu ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak;

k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat, Daftar, Formulir, dan Laporan yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
    Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 4050);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak;
  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2006;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
  14. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-503/PJ./2000 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  15. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-168/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Kode Surat, Laporan, Formulir, Kartu, Daftar, dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Perpajakan;
  16. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-474/PJ./2002;
  17. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera;
  18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
  19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2014;
  20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SURAT, DAFTAR, FORMULIR, DAN LAPORAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

Pasal 1

Surat, daftar, formulir, dan laporan yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

a. Formulir yang ada pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-503/PJ./2000 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-474/PJ./2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
____________________________________________________________________________________________

31 Maret 2016

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE – 13/PJ/2016

TENTANG

PROSEDUR PELAKSANAAN PEREKAMAN

DAN TRANSFER DATA DI KANTOR

PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Dalam rangka melaksanakan kegiatan perekaman dan transfer data di Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) sehubungan dengan perubahan tugas, fungsi, dan tata kerja KPDDP untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan kecepatan pengolahan SPT di KPDDP, serta mendukung fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan perlu disusun prosedur mengenai pelaksanaan perekaman dan transfer data di KPDDP.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai prosedur pelaksanaan perekaman dan transfer data di KPDDP sehubungan dengan perubahan tugas, fungsi, dan tata kerja KPDDP.

2. Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan agar perekaman dan transfer data di KPDDP dilaksanakan sesuai prosedur untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan kecepatan pengolahan SPT di KPDDP, serta mendukung fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

  1. Prosedur Completion di KPDDP;
  2. Prosedur Supervisi Perekaman di KPDDP;
  3. Prosedur Penanganan Data SPT Suspend di KPDDP;
  4. Prosedur Quality Assurance (QA) SPT Unbalance di KPDDP;
  5. Prosedur Quality Assurance (QA) SPT Balance di KPDDP;
  6. Prosedur Transfer Data ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan di KPDDP;
  7. Prosedur Pengawasan Pegawai Outsource di KPDDP;
  8. Hal-hal lain terkait pelaksanaan perekaman data dan transfer data di KPDDP.

D. Dasar

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2015 tentang Perubahan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja KPDDP.

E. Ketentuan

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

  1. Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang selanjutnya disingkat UPDDP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan yang meliputi unit organisasi Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).
  2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah SPT yang dikelola oleh UPDDP.
  3. Proses Pemindaian merupakan proses pemindaian SPT atas SPT yang telah dilakukan pemilahan dan menghasilkan image SPT.
  4. Recognition adalah kegiatan yang dilakukan oleh sistem komputer dalam mengenali huruf dan angka pada setiap field dalam SPT yang berasal dari sebuah pencetak (printer atau mesin ketik) maupun tulisan tangan dengan cara membandingkan ciri-ciri huruf dan angka yang diperoleh dengan ciri-ciri huruf dan angka yang ada pada database.
  5. Completion adalah kegiatan pengecekan dan perekaman data SPT hasil Recognition oleh sistem yang tidak dikenali secara sempurna dengan image SPT.
  6. Petugas Completion atau Petugas Supervisor adalah petugas perekaman data yang berasal dari Penyedia Jasa Pihak Ketiga atau Pelaksana Seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen.
  7. Kegiatan Supervisi Perekaman adalah kegiatan memeriksa kembali hasil perekaman data SPT pada tahap Completion dan mengoreksinya bila terdapat hasil perekaman data SPT yang tidak sesuai dengan image SPT.
  8. Quality Assurance selanjutnya disingkat QA adalah kegiatan penjaminan kualitas data SPT hasil perekaman dengan cara mencocokkan hasil perekaman data dengan image SPT. QA terdiri dari QA SPT Unbalance dan QA SPT Balance.
  9. Petugas Quality Assurance yang selanjutnya disingkat Petugas QA adalah Pelaksana Seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen.
  10. Transfer Data ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan adalah kegiatan transfer data digital SPT hasil pengolahan KPDDP dari basis data KPDDP ke basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.
  11. Document Management System yang selanjutnya disingkat DMS adalah aplikasi berbasis Web yang digunakan untuk melihat image SPT hasil proses pemindaian SPT di UPDDP.

F. Materi

1. Ruang lingkup pelaksanaan perekaman dan transfer data di KPDDP yaitu:
a.     Recognition;
b.     Perekaman Data;
c.     Release Image dan Data;
d.     Quality Assurance; dan
e.     Transfer Data.

2. Image SPT hasil pemindaian yang telah ditinjau kembali (review) guna menjamin kualitas image SPT, dilakukan Recognition oleh sistem untuk mengenali huruf dan angka pada SPT.

3. Apabila kualitas image SPT hasil pemindaian tidak standar (poor image), maka proses Completion tidak dapat diselesaikan, sehingga data image SPT tersebut di-suspend untuk selanjutnya dilakukan proses pemindaian ulang.

4. Apabila image SPT hasil pemindaian sudah standar tetapi tidak dapat dikenali oleh sistem (proses recognition gagal), maka dilakukan proses perekaman data dengan menginput data SPT berdasarkan image SPT hasil pemindaian.

5. Proses perekaman data terdiri atas proses proses Completion dan Supervisi Perekaman.

6. Apabila proses perekaman data telah dilakukan, maka petugas perekaman meninjau kembali (me-review) data hasil perekaman apakah telah sesuai dengan data yang tercantum pada image SPT.

7. Apabila Petugas Perekaman menemukan hal yang meragukan atau terdapat data SPT yang salah sehingga membutuhkan informasi lebih lanjut dari Petugas Supervisor Perekaman atas data tersebut, maka dilakukan proses Supervisi Perekaman.

8. Data SPT hasil perekaman disimpan sementara dalam database KPDDP, sedangkan image SPT disimpan dalam DMS.

9. Untuk menjamin kualitas perekaman, maka KPDDP melakukan proses QA yang terdiri atas QA Unbalance dan QA Balance.

10. QA Unbalance adalah kegiatan penjaminan kualitas terhadap SPT Unbalance dengan cara mencocokkan hasil perekaman data dengan image SPT pada DMS.

11. QA Balance adalah kegiatan penjaminan kualitas output SPT yang telah diolah (image dan data digital) sesuai dengan dokumen fisik SPT.

12. Dalam hal terdapat data SPT bermasalah (data tidak valid), maka dilakukan proses Suspend atas data SPT tersebut.

13. Proses Recognition, Perekaman Data, Release Image dan Data dan Quality Assurance dilakukan di Seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen.

14. Data hasil perekaman yang telah dilakukan proses QA dikirim ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (Dit. TIP) melalui sistem.

15. Proses Transfer Data ke Dit. TIP di KPDDP dilakukan oleh Seksi Verifikasi Dokumen.

16. Dalam hal terdapat permasalahan pelaksanaan fungsi perekaman data, KPDDP dapat berkoordinasi dengan PPDDP atau Dit. TIP selaku pembina teknis fungsional UPDDP.

G. Prosedur Prosedur Completion di PPDDP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini;

  1. Prosedur Supervisi Perekaman di KPDDP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini;
  2. Prosedur Penanganan Data SPT Suspend di KPDDP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini;
  3. Prosedur Quality Assurance (QA) SPT Unbalance di KPDDP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini;
  4. Prosedur Quality Assurance (QA) SPT Balance di KPDDP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini;
  5. Prosedur Pengiriman Data ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini;
  6. Prosedur Pengawasan Pegawai Outsource di KPDDP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

H. Lain-Lain

  1. Apabila terdapat perubahan dalam pengaturan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka nomenklatur jabatan dan unit kerja yang dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini adalah jabatan dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102/PMK.010/2016

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP

LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN

PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan penjelasannya, diatur bahwa penetapan besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, memperhatikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

b. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4893);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sampai dengan jumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal:

a. penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebulan; atau
b. penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, dicabut dan dinyatakan tidak  berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya  dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP – 93/PJ/2016

TENTANG

KODE KHUSUS PADA NASKAH DINAS SURAT PENGANTAR PERMOHONAN

TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015

DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan tata persuratan yang bersifat teknis dan memiliki klasifikasi khusus;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran tata persuratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penatausahaan naskah dinas terkait, di perlukan pemberian kode khusus pada naskah dinas dimaksud;

c. bahwa sesuai Diktum KEDUA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KM.1/2015 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat Pusat, pimpinan unit eselon I berwenang untuk mengatur dan menetapkan ketentuan mengenai penomoran dan pemberian kode untuk naskah dinas yang bersifat teknis dan memiliki bentuk khusus sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi eselon I bersangkutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 1 huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Kode Khusus Pada Naskah Dinas Surat Pengantar Permohonan Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak;

Mengingat :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 162/KM.1/2015 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KM.1/2015 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KODE KHUSUS PADA NASKAH DINAS SURAT PENGANTAR PERMOHONAN TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK.

PERTAMA :

Menetapkan pemberian kode khusus pada naskah dinas surat pengantar permohonan terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

  1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal, para Direktur, para Tenaga Pengkaji, para Kepala Kantor Wilayah  di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
  4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  5. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  6. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

____________________________________________________________________________________________

13 November 2015

 

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE – 69/PJ/2015

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

A. Umum

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015  tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, maka perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk menjelaskan prosedur pemberian dan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik.

  1. Tujuan

Memberikan penjelasan dan keseragaman prosedur penyelesaian:

a. permintaan dan/atau permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik Pengusaha Kena Pajak;

b. permintaan dan/atau permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tempat kegiatan usaha yang dipusatkan;

c. pencabutan Sertifikat Elektronik secara jabatan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai prosedur penyelesaian permintaan Sertifikat Elekronik dan/atau permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik, prosedur penyelesaian permintaan Sertifikat Elektronik dan/atau permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN untuk tempat kegiatan usaha yang dipusatkan, dan prosedur penyelesaian pencabutan Sertifikat Elektronik secara jabatan.

D. Dasar

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik.

E. Materi

1. Pengertian Umum

a. Petugas Khusus Faktur Pajak yang selanjutnya disebut Petugas Khusus adalah Pelaksana di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan formulir Surat Keputusan Penunjukan Petugas Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2014 tentang Tata Cara Pemberian Kode Aktivasi dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Permintaan Sertifikat Elektronik, serta Permintaan, Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak untuk menyelesaikan permohonan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

b. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

c. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan untuk melakukan pengamanan Sertifikat Elektronik.

d. Akun Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut Akun PKP adalah wadah layanan perpajakan secara elektronik untuk Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Prosedur

a. Prosedur Penyelesaian Permintaan Sertifikat Elektronik mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

b. Prosedur Penyelesaian Permintaan Pencabutan Sertifikat Elektronik mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

c. Prosedur Penyelesaian Permintaan Sertifikat Elektronik Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Pemusatan Tempat Terutang PPN untuk Tempat Kegiatan Usaha yang Dipusatkan mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

d. Prosedur Penyelesaian Permintaan Pencabutan Sertifikat Elektronik Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Pemusatan Tempat Terutang PPN untuk Tempat Kegiatan Usaha yang Dipusatkan mengacu pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

e. Prosedur Penyelesaian Pencabutan Sertifikat Elektronik Secara Jabatan mengacu pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

F. Penutup

  1. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka Lampiran VI dan Lampiran VII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Sertifikat Elektronik, serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan para Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini serta melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaannya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 November 2015

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

NIP 195909171987091001

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

____________________________________________________________________________________________

2 November 2015

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE – 67/PJ/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-38/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN

KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PUSAT

DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan penjelasan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Tujuan

Penetapan Surat Edaran ini bertujuan untuk memperjelas prosedur pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui PTSP Pusat di BKPM.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

  1. Penjelasan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  2. Prosedur pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka percepatan investasi dengan kriteria tertentu melalui PTSP Pusat di BKPM.

D. Dasar

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak beserta perubahannya.
  6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

E. Materi dan Penjelasan

  1. Ketentuan Umum

a. Prosedur Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui PTSP Pusat di BKPM dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran NPWP dalam rangka percepatan investasi dengan kriteria tertentu melalui PTSP Pusat di BKPM adalah Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas yang memenuhi kriteria:

1) nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan/atau penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1000 (seribu) orang; dan

2) pengajuan permohonan pendaftaran NPWP diajukan oleh pemegang saham.

c. Petugas Pendaftaran NPWP yang selanjutnya disebut Petugas Pendaftaran adalah pegawai yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Prosedur Pendaftaran dan Pemberian NPWP dalam rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui PTSP Pusat di BKPM.

  1. Prosedur Pendaftaran dan Pemberian NPWP dalam rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui PTSP Pusat di BKPM

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui PTSP Pusat di BKPM.

b. Terhadap permohonan NPWP diterbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan tempat terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM.

c. Petugas Pendaftaran memberikan Kartu NPWP secara langsung kepada Wajib Pajak.

d. Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan dan diberikan Kartu NPWP di PTSP Pusat BKPM, KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM mencetak SKT.

e. SKT sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM.

f. Dalam hal SKT tidak disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak, KPP mengarsipkan SKT sampai dilakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3.

g. Petugas Pendaftaran membuat alat keterangan (alket) untuk setiap pemegang saham orang pribadi Warga Negara Indonesia dan entitas dalam negeri untuk disampaikan oleh KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM ke KPP tempat pemegang saham terdaftar.

h. Petugas Pendaftaran menyampaikan alket sebagaimana dimaksud pada huruf f, Tanda Terima Kartu NPWP, Daftar Nominatif Harian Pendaftaran NPWP, dan berkas pendaftaran Wajib Pajak, ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM paling lambat pada hari kerja berikutnya.

3. Tindak Lanjut

A. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM melakukan tindak lanjut atas pendaftaran dan pemberian NPWP dalam rangka percepatan investasi dengan kriteria tertentu melalui PTSP Pusat di BKPM, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terdaftar Wajib Pajak.

B. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:

1) penyampaian alket terkait pemegang saham orang pribadi Warga Negara Indonesia dan entitas dalam negeri ke KPP tempat pemegang saham terdaftar.

2) atas Wajib Pajak yang telah terdaftar dan tempat kedudukan yang sebenarnya dapat ditentukan, KPP melakukan:

a) perubahan data Wajib Pajak dalam hal tempat kedudukan Wajib Pajak masih berada di dalam wilayah kerjanya; atau

b) pemindahan Wajib Pajak dalam hal tempat kedudukan Wajib Pajak berada di luar wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara perubahan data Wajib Pajak atau pemindahan Wajib Pajak.

3) atas Wajib Pajak yang telah terdaftar, namun tempat kedudukan yang sebenarnya belum dapat ditentukan, KPP melakukan penetapan Wajib Pajak Non Efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

C. Terhadap Wajib Pajak yang telah dipindahkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak sebenarnya, KPP tersebut menerbitkan Kartu NPWP dan SKT paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya berkas pemindahan.

F. Ketentuan Lain

  1. Format formulir dan dokumen yang digunakan diatur sebagai berikut:

a. Tanda Terima Kartu NPWP; dan

b. Daftar Nominatif Harian Pendaftaran NPWP, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

  1. Prosedur Pendaftaran dan Pemberian NPWP dalam rangka percepatan investasi dengan kriteria  tertentu melalui PTSP Pusat di BKPM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahkan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM melakukan bimbingan dan pengawasan setiap bulan atas pelaksanaan dan tindak lanjut pendaftaran dan pemberian NPWP dalam rangka percepatan investasi dengan kriteria tertentu melalui PTSP Pusat di BKPM.
  1. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi berwenang menentukan kebijakan teknis terkait sistem teknologi informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan pendaftaran dan pemberian NPWP dalam rangka percepatan investasi dengan kriteria tertentu melalui PTSP Pusat di BKPM.
  1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2015

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

NIP 195909171987091001

Tembusan:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
  4. Para Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
  5. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal
  6. Kepala Kantor Layanan Informasi Perpajakan
  7. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER – 5/PJ/2016

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK

WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI

DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka percepatan investasi dengan kriteria tertentu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka percepatan investasi dengan kriteria tertentu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

  1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  3. Investasi dengan Kriteria Tertentu adalah investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
  5. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
  6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat yang selanjutnya disebut PTSP Pusat adalah tempat penerbitan perizinan usaha di BKPM yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
  8. KPP Penerima adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM.

Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan wewenang pemberian NPWP dalam rangka percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu melalui PTSP Pusat di BKPM kepada Kepala KPP Penerima.

Pasal 3

(1) Wajib Pajak yang melakukan Investasi dengan Kriteria Tertentu dapat mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak melalui PTSP Pusat di BKPM.
(2) Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran NPWP dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak.
(3) Permohonan pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan oleh pengurus atau pemegang saham Perseroan Terbatas yang akan didaftarkan.
(4) Permohonan pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
(5) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

Pasal 4

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
1. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia;
2. fotokopi dokumen izin investasi yang diterbitkan oleh BKPM; dan
3. fotokopi identitas pengurus atau pemegang saham, berupa:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu NPWP pengurus atau pemegang saham dalam hal pemegang saham merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);

b. paspor yang masih berlaku dalam hal pengurus atau pemegang saham merupakan Warga Negara Asing (WNA);

c. kartu NPWP Badan pemegang saham serta KTP dan kartu NPWP pengurus, dalam hal pemegang saham merupakan Badan dalam negeri dan pengurus yang mewakili adalah Warga Negara Indonesia (WNI);

d. kartu NPWP Badan pemegang saham dan paspor pengurus, dalam hal pemegang saham merupakan Badan dalam negeri dan pengurus yang mewakili adalah Warga Negara Asing  (WNA);

e. rekaman anggaran dasar (article of association) Badan pemegang saham serta KTP dan kartu NPWP pengurus, dalam hal pemegang saham merupakan Badan asing dan pengurus yang mewakili adalah Warga Negara Indonesia (WNI); atau

f. rekaman anggaran dasar (article of association) Badan pemegang saham dan paspor pengurus, dalam hal pemegang saham merupakan Badan asing dan pengurus yang mewakili adalah Warga Negara Asing (WNA).

Pasal 5

Permohonan pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disampaikan ke KPP Penerima melalui PTSP Pusat di BKPM.

Pasal 6

(1) KPP Penerima menindaklanjuti permohonan pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan meneliti kelengkapan:
a. pengisian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
b. dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Dalam hal permohonan pendaftaran NPWP dinyatakan lengkap, KPP Penerima menerbitkan NPWP dan menyampaikan secara langsung kartu NPWP kepada Wajib Pajak.
(3) KPP Penerima menentukan KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak, dalam hal tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya dapat diketahui berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir pendaftaran dan/atau dokumen pendukungnya; atau
b. KPP Penerima, dalam hal tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya tidak dapat diketahui berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir pendaftaran dan/atau dokumen pendukungnya.
(4) KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 7

(1) Wajib Pajak yang tempat kedudukan sebenarnya tidak dapat diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b harus memberitahukan mengenai tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya ke KPP Penerima dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terdaftar.
(2) Pemberitahuan kepada KPP Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir perubahan data Wajib Pajak atau formulir pindah Wajib Pajak dengan dilampiri dokumen yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak.
(3) KPP Penerima melakukan penelitian kelengkapan pengisian formulir perubahan data Wajib Pajak atau formulir pindah Wajib Pajak dan kelengkapan dokumen yang disyaratkan.
(4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPP Penerima melakukan proses perubahan data atau pemindahan Wajib Pajak ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Penerima dapat menetapkan Wajib Pajak tersebut sebagai Wajib Pajak non efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai tata cara penetapan Wajib Pajak non efektif.
(6) Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perubahan data dan/atau pemindahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perubahan data, pemindahan Wajib Pajak, penetapan Wajib Pajak non efektif, atau penghapusan NPWP secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dikemudian hari diketahui terdapat data dan/atau informasi yang berbeda dengan data dan/atau informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan  Koordinasi Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 2.441 pengikut lainnya