PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.07/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 … Lanjutkan membaca PMK – 11/PMK.07/2017
PER – 29/PJ/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PEMETAAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemetaan dan memberikan kepastian hukum, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pemetaan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, … Lanjutkan membaca PER – 29/PJ/2016
PMK – 193/PMK.03/2015
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PMK – 193/PMK.03/2015
S – 33/PJ.08/2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 30 Januari 2015 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 33/PJ.08/2015 TENTANG EVALUASI ATAS LAPORAN BERITA ACARA PENELITIAN PENJUALAN (BAPP) BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti hasil kegiatan penelitian pengesahan (endorsement) pembayaran provisi atas penjualan benda meterai dan dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan pelaporan Berita Acara Penelitian … Lanjutkan membaca S – 33/PJ.08/2015
S – 881/PJ.02/2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 14 Juli 2015 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 881/PJ.02/2015 TENTANG INFORMASI DUGAAN PEREDARAN METERAI TEMPEL PALSU DAN/ATAU BEKAS PAKAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pengawasan peredaran dan pemakaian meterai tempel yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai … Lanjutkan membaca S – 881/PJ.02/2015
PER – 22/PJ/2008
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 22/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya; Mengingat : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan … Lanjutkan membaca PER – 22/PJ/2008
PMK – 87/PMK.03/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan telah diatur dalam Peraturan Menteri … Lanjutkan membaca PMK – 87/PMK.03/2013
KMK – 06/KM.10/2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 06/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 08 FEBRUARI 2017 SAMPAI DENGAN 14 FEBRUARI 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 06/KM.10/2017
PMK – 107/PMK.011/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/PMK.011/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 … Lanjutkan membaca PMK – 107/PMK.011/2013
SE – 39/PJ.43/1999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 17 September 1999 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.43/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN MULTILEVEL MARKETING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak … Lanjutkan membaca SE – 39/PJ.43/1999