1999, PPh, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.43/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.43/1999 TENTANG BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS JASA PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI  DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM Q.Q DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai bukti Pemotongan PPh Final atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri dengan Menggunakan Sistem q.q, dengan ini disampaikan beberapa penegasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.43/1999

1999, Lainnya, Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DI BIDANG PENGADILAN NIAGA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999

2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1218/PJ.52/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1218/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PENUGASAN PEMBEBASAN PPN & PPh PASAL 22 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat PT. MBS nomor xxxxxx tanggal 11 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1218/PJ.52/2001

2001, PPh, Surat Direktur Jendral Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 209/PJ.41/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 209/PJ.41/2001 TENTANG RALAT LAMPIRAN III SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI (FORMULIR 1770-III) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terdapatnya kekeliruan dalam Lampiran III SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI FORMULIR 1770-III (Kode D.1.1.32.29) pada kolom Catatan : bersama ini kami sampaikan RALAT Lampiran III SPT TAHUNAN … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 209/PJ.41/2001

1999, keputusan menteri keuangan, PPh

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85/KMK.014/1999

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA  DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU  UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 MARET 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85/KMK.014/1999

1999, Lainnya, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.13/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.13/1999 TENTANG SPJ-TKPKN TAHUN ANGGARAN 1998/1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana TKPKN tahun 1998/1999, dengan ini diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut : Agar menghitung seluruh penerimaan dan pengeluaran TKPKN selama tahun anggaran 1998/1999,dan selanjutnya pada akhir bulan Maret … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.13/1999

2000, Peraturan Pemerintah, PPN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dan untuk lebih memberikan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk menyesuaikan perlakuan perpajakan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000

2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 540/PJ.312/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 540/PJ.312/2001 TENTANG PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL ASING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 1001-112/I/PMA/2001 tanggal 27 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal RI di Hongkong dan Nomor 267/KJRI OSAKA/I/PMA/2001 tanggal 23 Juli 2001 yang dkeluarkan oleh Konsulat Jenderal RI di Osaka, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 540/PJ.312/2001

2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 537/PJ.322/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 537/PJ.322/2001 TENTANG KONFIRMASI FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 016/KA-CLI/IX/2001 tanggal 24 September 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa dalam rangka persiapan pembuatan faktur pajak standar sesuai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 537/PJ.322/2001

1999, KUP, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.24/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.24/1999 TENTANG FORMULIR-FORMULIR KETETAPAN PPh FINAL DAN PPN ATAS IMPOR, PPN PEMANFAATAN BKP  TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN, PPN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN,  PPN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK, PPN ATAS JASA MEMBANGUN SENDIRI SERTA PPn BM  ATAS IMPOR DAN PPn BM … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.24/1999