Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.6/1998 TENTANG JADUAL KEGIATAN PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Kegiatan pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB adalah kegiatan pokok yang harus dilaksanakan setiap tahunnya oleh seluruh Kantor Pelayanan PBB di Indonesia. Kegiatan ini akan menghasilkan produk-produk PBB yang digunakan sebagai dasar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.6/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1267/PJ.51/2001
Peraturaan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1267/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS IMPOR SERAT KAPAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 2 Oktober 2001 tanpa hal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut secara garis besar mengemukakan hal-hal sebagai berikut : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1267/PJ.51/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.6/2000
Peraturan Pajak 24 Agustus 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ.6/2000 TENTANG PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG NILAI JUAL KENA PAJAK DAN KETENTUAN TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 1 JANUARI 2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan ketentuan tentang Nilai Jual Kena … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.6/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 SAMPAI DENGAN 28 MARET 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/KMK.014/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1111/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1111/PJ.51/2001 TENTANG RESTITUSI PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat PT XYZ nomor : XXX tanggal 9 Oktober 2002, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut PT XYZ mengemukakan bahwa: a. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1111/PJ.51/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.75/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.75/1998 TENTANG JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan pengamatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak masih terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak belum menerapkan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan penagihan dan ketertiban administrasi piutang pajak serta untuk menghindari … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.75/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.43/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.43/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS STOCK OPTION DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang perlakuan perpajakan atas stock option (pemberian kesempatan membeli saham perusahaan induk di luar negeri), maka dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan perpajakan atas stock option dimaksud sebagai berikut : Yang dimaksud … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.43/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.8/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.8/1999 TENTANG PEMASANGAN SPANDUK MENGENAI FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah beredarnya isu dalam masyarakat mengenai akan adanya kenaikan pembayaran fiskal luar negeri dari Rp 1.000.000,00 menjadi Rp 2.500.000,00. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Tarif pembayaran PPh bagi orang pribadi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.8/1999
PENGUMUMAN NOMOR PENG-03/PJ.8/1999
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR PENG-03/PJ.8/1999 TENTANG PENGUMUMAN Sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan pembayaran pajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta ditemukannya Surat … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-03/PJ.8/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ./1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 51/PJ./1999TENTANG PEMANFAATAN HOMEPAGE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diresmikannya Homepage Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana penunjang kinerja Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 Maret 1999 maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Alamat Homepage DJP adalah http://www.pajak.go.id. Menu utama … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ./1999