Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 601/PJ.312/2001 TENTANG PENANGGUHAN PENGELUARAN MASTER LIST SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan surat Saudara tertanggal 17 April 2001 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara menguraikan hal-hal sebagai berikut : a. Perusahaan Saudara membuat kontrak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 601/PJ.312/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.42/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.42/1999 TENTANG PERBAIKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-35/PJ.42/1998 TANGGAL 13 NOVEMBER 1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari Wajib Pajak dan dalam rangka menegaskan beberapa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.42/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 599/PJ.312/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 599/PJ.312/2001 TENTANG PERLAKUAN PPh ATAS KONTRAK YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan surat Saudara Nomor S-403D/WPJ.03/KP.0906/2001 tanggal 31 Agustus 2001 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut disampaikan antara lain bahwa sehubungan dengan telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 599/PJ.312/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3854/PJ.753/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3854/PJ.753/2001 TENTANG DAFTAR 100/500 WAJIB PAJAK PENUNGGAK PAJAK TERBESAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka monitoring pelaksanaan tindakan penagihan, dengan ini diminta kepada : 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar mengirimkan data 100 Wajib Pajak penunggak pajak terbesar beserta tindakan penagihan yang telah dilaksanakan (dalam bentuk formulir … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3854/PJ.753/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1245/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1245/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS PAKAN TERNAK DAN BAHAN BAKU PEMBUATAN PAKAN TERNAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat-surat Saudara Nomor XXX tanggal 24 April 2001 hal Penjelasan mengenai PPN sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001, tanggal 22 Maret 2001 dan Nomor XXX tanggal 21 Agustus … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1245/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 579/PJ.32/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 579/PJ.32/2001 TENTANG FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS BARANG MODAL, TIDAK TERMASUK SUKU CADANG DAN BAHAN BAKU UNTUK PT. NNT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1909/27.04/056/2001 tanggal 20 Agustus 2001 hal tersebut diatas dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 579/PJ.32/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108a/KMK.01/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108a/KMK.01/1999 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996, PT Maxi Mangando Industry (dahulu PT Interferro … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108a/KMK.01/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1239/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1239/PJ.53/2001 TENTANG DISPENSASI PENGHAPUSAN PPN (0%) PEMBANGUNAN LINTAS TIMUR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Gubernur Riau Nomor ............. tanggal 20 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa sehubungan dengan surat Direktur Utama PT … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1239/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 573/PJ.3/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 573/PJ.3/2001 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PERLAKUAN PPN, PEMOTONGAN PAJAK DAN HAL-HAL LAINNYA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI DALAM BENTUK PENGGABUNGAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Ref. No.: TXO-01/I/01 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 573/PJ.3/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1268/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1268/PJ.51/2001 TENTANG PERMOHONAN SURAT PENEGASAN LYSINE (FEED ADDITIVE) SEBAGAI SALAH SATU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK YANG PPN-NYA DIBEBASKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat Saudara Nomor XXX tanggal 26 September 2001 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1268/PJ.51/2001