Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.32/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BATULICIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 35/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.32/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1287/PJ.512/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1287/PJ.512/2001 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI KEPMENKEU NOMOR 155/KMK.03/2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Agustus 2001 hal Peninjauan Kembali Kepmenkeu No. 155/KMK.03/2001 yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, dengan ini kami sampaikan bahwa : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : a. Perusahaan Kayu … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1287/PJ.512/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1297/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1297/PJ.5/2001 TENTANG KONFIRMASI FORMAT FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 5 Agustus 2001 tanpa hal, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa PT. ISSC mohon konfirmasi untuk menggunakan faktur komersial sebagai Faktur Pajak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1297/PJ.5/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 493/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 493/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 6 DESEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 493/KMK.014/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1311/PJ.513/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1311/PJ.513/2001 TENTANG PERMOHONAN PPN DIBEBASKAN ATAS PENGGANDAAN MODUL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 16 Oktober 2001 hal Permohonan SKB PPN Ditanggung Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa : a. Sesuai Surat Perjanjian Jual … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1311/PJ.513/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1322/PJ.52/2001
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1322/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK HCE DAN PPL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 2 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis besar disampaikan bahwa : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1322/PJ.52/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1323/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1323/PJ.52/2001 TENTANG PEMBEBASAN PAJAK-PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxxx tanggal 20 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis besar disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.1. Komisi Nasional Hak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1323/PJ.52/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1331/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1331/PJ.52/2001 TENTANG KETERANGAN SE-09/PJ.531/2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxxx tanggal 31 Juli 2001 dan nomor xxxxxxxxxx tanggal 20 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat tersebut secara garis besar memuat : a. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1331/PJ.52/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1332/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1332/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN, PPnBM DAN PPh IMPOR PERALATAN SANDI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 28 Maret 2001 dan nomor xxxxxxxxx tanggal 3 September 2001 hal Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut PPN, PPnBM … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1332/PJ.52/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1336/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1336/PJ.51/2001 TENTANG PPN DAN PPnBM ATAS PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxx tanggal 28 September 2001 hal Pembebasan PPN dan PPn BM, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1336/PJ.51/2001