KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1994

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1994

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.51/1994

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.51/1994 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH TIGA IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketigapuluh Tiga IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.51/1994

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 60/PJ.6/1994

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 60/PJ.6/1994 TENTANG DAFTAR KLASIFIKASI NJOP BUMI TERTINGGI DAN TERENDAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan Surat Direktur PBB Nomor. SE-43/PJ.6/1994 tanggal 1 Juli 1994 perihal Daftar Klasifikasi NJOP Bumi Tertinggi dan Terendah tahun 1994, dan berdasarkan data yang diterima sampai dengan tanggal 15 September 1994, dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 60/PJ.6/1994

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.7/1994

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.7/1994 TENTANG PENEGASAN TERHADAP HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN BERKENAAN DENGAN PENGOPERASIAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTERISASI ADMINISTRASI PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PADA UNIT KERJA PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK. (SERI PEMERIKSAAN - 81) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-01/PJ.7/1994 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.7/1994

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 61/PJ.6/1994

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 61/PJ.6/1994 TENTANG RALAT SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO.: S-1355/PJ.6/1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1355/PJ.6/1994 tanggal 24 Agustus 1994 perihal Permintaan Kompilasi Penerbitan SPM.PHP.PBB tahun 1993/1994, dengan ini diberitahukan bahwa yang dimaksud adalah kompilasi Penerbitan SKP.PHP.PBB tahun 1993/1994. Untuk itu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 61/PJ.6/1994

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 62/PJ.6/1994

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 62/PJ.6/1994 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SISMIOP DI 83 KOTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP-05/PJ.6/1994, tanggal 6 Mei 1994 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 1994/1995, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 62/PJ.6/1994

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 482/KMK.014/1994

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 482/KMK.014/1994 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN OKTOBER, NOPEMBER DAN DESEMBER 1994 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 482/KMK.014/1994

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ.6/1994

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 64/PJ.6/1994 TENTANG SALINAN LAMPIRAN SK.KAKANWIL TENTANG DBKB PER-DATI II DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kebutuhan analisa dan pemantauan penentuan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang menjadi dasar untuk menentukan klasifikasi dan besarnya NJOP atas bangunan, sebagaimana yang dituangkan dalam SE Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-40/PJ.6/1993 tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ.6/1994

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ.6/1994

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 63/PJ.6/1994 TENTANG KLASIFIKASI NJOP BUMI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan rencana penerimaan PBB yang selalu meningkat dan berdasarkan data klasifikasi NJOP bumi tertinggi dan terendah di seluruh Indonesia yang ada di Kantor Pusat Direktorat PBB Direktorat Jenderal Pajak, masih dirasakan perlunya peningkatan klasifikasi dan perimbangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ.6/1994

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.313/1994

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.313/1994 TENTANG PERLAKUAN PPh ATAS WP PENGUSAHA LAPANGAN GOLF DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petunjuk tentang perlakuan PPh terhadap Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha lapangan golf, sebagai berikut : Semua pengusaha lapangan golf dan atau lapangan practice golf baik yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.313/1994