Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor di pasaran global, diperlukan antara lain peningkatan efisiensi dengan mendekatkan persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri yang tepat waktu, serta tersedianya sarana promosi untuk mendukung pemasarannya, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1996
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1996 PRESIDEN … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG PEMBUATAN MOBIL NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pembangunan mobil nasional yang ditujukan untuk memperkuat kemandirian bangsa, khususnya dalam penyediaan sarana transportasi darat memerlukan persiapan yang mantap dan dorongan yang berkelanjutan untuk mewujudkannya; bahwa persiapan pembuatan mobil nasional tersebut di dalam negeri menyangkut … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.51/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI CABANG-CABANG (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 18-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 dan 4 Juni 1996, dan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam pelayanan atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.52/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN (SERI PPN 33-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 dan 4 Juni 1996, berikut ini disampaikan beberapa penegasan mengenai perihal tersebut di … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.52/1996 TENTANG CARA PENGISIAN SPT MASA PPN PKP TOKO EMAS YANG JUGA BERTINDAK SEBAGAI PEDAGANG ECERAN UNTUK BARANG-BARANG LAIN (PENYEMPURNAAN KE-3 SURAT EDARAN SERI PPN 23-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 dan 4 Juni 1996, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.53/1996 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH/DANA PINJAMAN LUAR NEGERI (SERI PPN 34 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 dan 4 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.53/1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1996
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1996 TENTANG BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 23 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan tentang persyaratan dan tat cara pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya perlu diatur … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 381/KMK.01/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 381/KMK.01/1996 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1012/KMK.00/1991 TENTANG PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/KMK.01/1995 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peningkatan ekspor, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1012/KMK.00/1991tentang Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 381/KMK.01/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378/KMK.01/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378/KMK.01/1996 TENTANG JADUAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian berusaha, efesien dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan daya saing produksi dalam negeri di pasar internasional, dipandang perlu menetapkan jadual penurunan tarif bea masuk secara bertahap dengan Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378/KMK.01/1996