PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.07/2016 TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan … Lanjutkan membaca PMK – 162/PMK.07/2016
SE – 47/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________________________ 6 Oktober 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ/2016 TENTANG KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka tertib administrasi penerbitan Nota Penghitungan dan surat ketetapan pajak sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang … Lanjutkan membaca SE – 47/PJ/2016
SE – 50/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________________________ 24 Oktober 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 50/PJ/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENGIRIMAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan guna … Lanjutkan membaca SE – 50/PJ/2016
SE – 49/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________________________ 21 Oktober 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ/2016 TENTANG PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI SISTEM INFORMASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Untuk meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak terus mengembangkan pengawasan Wajib Pajak melalui … Lanjutkan membaca SE – 49/PJ/2016
S – 704/PJ.02/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________________________ 19 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 704/PJ.02/2016 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN NPWP BAGI PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT ATAU PDKB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan hasil pengawasan unggulan (policy recommendation) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan efektivitas pemanfaatan data … Lanjutkan membaca S – 704/PJ.02/2016
KMK – 47/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 47/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 09 NOVEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 15 NOVEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 47/KM.10/2016
PER – 01/PP/2016
PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR PER - 01/PP/2016 TENTANG PERTIMBANGAN PERSETUJUAN KETUA PENGADILAN PAJAK ATAS PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada prinsipnya mengatur bahwa para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili … Lanjutkan membaca PER – 01/PP/2016
INS – 14/PJ/2016
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS - 14/PJ/2016 TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PERPAJAKAN DALAM MENDUKUNG OPERASI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (OPP) YANG DICANANGKAN PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta mendukung salah satu program pemerintah dalam reformasi hukum dan revitalisasi hukum nasional melalui Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) dan Suap, dengan ini … Lanjutkan membaca INS – 14/PJ/2016
PER – 40 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan investasi di bidang real estat, perlu memberikan pengaturan khusus … Lanjutkan membaca PER – 40 TAHUN 2016
PER – 41 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pada sektor tertentu yang berorientasi ekspor serta untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya … Lanjutkan membaca PER – 41 TAHUN 2016