Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.52/1998 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS BAHAN-BAHAN PUBLIKASI APEC KEPADA DIREKTUR JENDERAL HELN DEPARTEMEN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/KMK.04/1998 Tentang Pemberian Pembebasan PPN dan PPn BM Atas Bahan-bahan Publikasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.52/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/KMK.04/1995 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAIMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, dipandang perlu mengatur pelaksanaan teknis tentang saat berlakunya pengenaan dan tata cara pelunasan Bea Meterai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.52/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK DAN BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN BM ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.6/1998 TENTANG PENEGASAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN PENILAI PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai upaya penertiban penyampaian usulan penetapan angka kredit oleh masing-masing pejabat fungsional Penilai PBB, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Angka kredit bagi pejabat fungsional Penilai PBB ditetapkan Nihil jika usulan tidak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.3/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.3/1998 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Februari 1998 tentang Perlakuan Perpajakan dan Pembebasan Bea Masuk untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak (terlampir), untuk pelaksanaannya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.3/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 18/PJ.24/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 18/PJ.24/1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-05/PJ.24/1995 TANGGAL 3 PEBRUARI 1995 TENTANG BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam lampiran … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 18/PJ.24/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.7/1996 TENTANG RENCANA PEMERIKSAAN TAHUN 1996 (SERI PEMERIKSAAN 05-96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang essensial bagi suksesnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka penegakan hukum tersebut diperlukan suatu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.7/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 220/PJ.321/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 220/PJ.321/1997 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS SECURITY DEPOSIT, TELEPHONE DEPOSIT DAN PEMASANGAN IDD LINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 September 1997 yang disusul dengan surat tertanggal 8 Oktober 1997 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 220/PJ.321/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.6/1998 TENTANG RALAT KEP-04/PJ.6/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah disahkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-04/PJ.6/1998 tanggal 16 Juni 1998 perihal petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data Sistem … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.6/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 113/PJ.311/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 113/PJ.311/1996 TENTANG PERHITUNGAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Mei 1996 perihal Perhitungan pajak, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara, Saudara mengemukakan bahwa PT XYZ melakukan pekerjaan sebagai kontraktor Proyek Pemerintah yang dananya berasal dari Bantuan Presiden. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 113/PJ.311/1996