Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.07/2007
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 184/PJ./2004
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 184/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: Bahwa sehubungan dengan telah diterapkannya Administrasi Perpajakan Modern di Kantor Pelayanan Pajak dan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 184/PJ./2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.7/2004 TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2005DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan akan dikembangkannya pelaksanaan pemeriksaan pajak berbasis risiko berdasarkan analisis data yang akurat, baik dengan menggunakan data intern maupun data ektern, sehingga dapat meningkatkan mutu dan objektivitas hasil pemeriksaan Pajak dan pada akhirnya dapat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/KMK.04/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/KMK.04/2006 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 545/KMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PERSETUJUAN PKB MERANGKAP PDKB KEPADA PT JINDAL STAINLESS INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN ALPHA BLOK M 1, KAWASAN INDUSTRI MASPION, DESA SUKOMULYO, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK, JAWA TIMUR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/KMK.04/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 9/PJ.37/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 9/PJ.37/2004 TENTANG LAPORAN KINERJA PARA KAKANWIL DAN KEPALA KANTOR DI SELURUH INDONESIADIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyampaikan laporan kinerja penerimaan pajak dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 dengan menggunakan formulir dalam lampiran Surat Edaran ini. Laporan dimaksud harus diterima oleh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 9/PJ.37/2004
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 173/PJ/2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 173/PJ/2007 TENTANG SISTEM, BENTUK, JENIS DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem, tertib administrasi, dan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu menetapkan kembali sistem, bentuk, jenis, dan kode Laporan Rutin di lingkungan Direktorat … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 173/PJ/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.53/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.53/2004 TENTANG PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAIDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti hasil survey Tim Pengawasan Restitusi PPN dan Tim Pengawasan Pelaksanaan PK-PM Direktorat PPN dan PTLL Tahun 2004 di beberapa Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, dimana kecepatan perekaman SPT Masa PPN beserta lampiran-lampiranya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.53/2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 615/PMK.04/2004
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 615/PMK.04/2004 TENTANG TATA LAKSANA IMPOR SEMENTARAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang; bahwa dalam rangka lebih menjamin kepastian hukum dan keadiIan, dipandang perlu mengatur kembali tata laksana impor sementara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 574/KMK.05/1996 tentang Tata laksana Impor Sementara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 615/PMK.04/2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616/PMK.03/2004
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616/PMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa terhadap barang-barang impor sementara yang dibebaskan dari pungutan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616/PMK.03/2004
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2004
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan Pajak Penjualan atas Barang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2004