Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1150/PJ.343/2006 TENTANG TANGGAPAN PEMERINTAH JEPANG TERHADAP USULAN PERUBAHAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP DRAFT EXCHANGE OF NOTES DAN RECORD OF DISCUSSIONS FOR THE JAKARTA MASS RAPID TRANSIT SYSTEM PROJECT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxx tanggal 22 November 2006, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1150/PJ.343/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.75/2005
Peraturan Pajak 3 Maret 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.75/2005 TENTANG KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2005 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan evaluasi perkembangan tunggakan pajak sampai dengan 31 Desember 2004, terdapat saldo akhir tunggakan adalah sekitar Rp. 23,523 triliun dan USD 224 juta sehingga total saldo akhir tunggakan adalah sekitar Rp. 25,543 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.75/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PMK.01/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PMK.01/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, objektivitas pola mutasi, kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Departemen Keuangan, dipandang perlu melakukan penataan organisasi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PMK.01/2007
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 741/PJ.51/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 741/PJ.51/2006 TENTANG PERLAKUAN PAJAK MASUKAN YANG TERKAIT DENGAN PENYERAHAN YANG DIBEBASKAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 22 September 2006 Hal Permohonan Penjelasan dan Pembebasan Atas Pajak Masukan PT. LK, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 741/PJ.51/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 730/PJ.51/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 730/PJ.51/2006 TENTANG KERINGAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 29 Juni 2006 hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis besar berisi antara lain : a. Sehubungan dengan bencana gempa bumi tanggal 27 Mei … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 730/PJ.51/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/KMK.01/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/KMK.01/2005 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/KMK.01/2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 722/PJ.53/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 722/PJ.53/2006 TENTANG REKOMENDASI PEMBEBASAN PPN DAN PPnBM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 4 Mei 2006 hal Rekomendasi Pembebasan PPN/ PPnBM, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa : a. ILO adalah organisasi international nirlaba yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 722/PJ.53/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1078/PJ.33/2006
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1078/PJ.33/2006 TENTANG PELANGGARAN/ PENYIMPANGAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat dari Sdri. SA tanpa nomor dan tanggal perihal dimaksud di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1078/PJ.33/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 MARET 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/KM.1/2005