Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 188/PJ./2006 TENTANG DATA RENCANA PENERIMAAN PPh PASAL 25 DAN PASAL 29 WPOPDN DAN PPh PASAL 21 TA 2007 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-004/PK/2006 tanggal 10 November 2006 perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan Data Rencana Penerimaan PPh Pasal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 188/PJ./2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1082/PJ.341/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1082/PJ.341/2006 TENTANG PENJELASAN PENGENAAN PPh PASAL 26 SESUAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-SINGAPURA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxx tanggal 30 Oktober 2000 perihal pembebanan PPh Pasal 26, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Saudara pada intinya berisi … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1082/PJ.341/2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.010/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan perlakuan yang sama kepada PT. Pertamina (Persero) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.010/2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1077/PJ.322/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1077/PJ.322/2006 TENTANG PEMINJAMAN BERKAS/DATA WAJIB PAJAK OLEH TIM AUDIT DITJEN-DEPKEU RI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxx tanggal 14 Nopember 2006 perihal sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1077/PJ.322/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 329/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 329/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 JUNI SAMPAI DENGAN 10 JUNI 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 329/KM.1/2007
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1071/PJ.341/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1071/PJ.341/2006 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP ORGANISASI OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal XXX perihal seperti tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Saudara tersebut pada intinya menanyakan tentang perlakuan pajak terhadap … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1071/PJ.341/2006
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 59/PJ./2005
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 59/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDARDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak di Kantor … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 59/PJ./2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1069/PJ.341/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1069/PJ.341/2006 TENTANG TANGGAPAN ATAS THE GRANT ASSISTANCE FOR CULTURAL GRASSROOTS PROJECTS DARI PEMERINTAH JEPANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal XXX perihal The Grant Assistance for Cultural Grassroots Projects dari Pemerintah Jepang, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1069/PJ.341/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1075/PJ.32/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1075/PJ.32/2006 TENTANG SOSIALISASI PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA MENGENAI PPN DAN PPh PASAL 22, 23, 26 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2006 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat undangan Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Negara Nomor B4017/Setneg/09/2006 tanggal 15 September … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1075/PJ.32/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 714/PJ.51/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 714/PJ.51/2006 TENTANG TANGGAPAN ATAS KONFIRMASI ATAS KONSEP RPP DAN DAFTAR PRODUK PERTANIAN PRIMER YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudra Nomor XXX tanggal XXX hal Konfirmasi atas konsep RPP dan daftar produk primer pertanian primer yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dengan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 714/PJ.51/2006