Peraturan Pajak 9 Maret 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.52/2005 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-59/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDARDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.52/2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 985/PJ.313/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 985/PJ.313/2006 TENTANG KEWAJIBAN MEMUNGUT PPh 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN INDUSTRI ATAU EKSPORT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Sdr. XXX PT ABC Nomor XXX tanggal XXX perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 985/PJ.313/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1060/PJ.331/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1060/PJ.331/2006 TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN DAN PENEGASAN MENGENAI BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PPh PASAL 21 YANG MENGGUNAKAN TANDA TANGAN SECARA OTOMATIS DAN DIDISTRIBUSIKAN MELALUI WEBSITE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxx tanggal 6 September 2006 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok diatas, dengan ini disampaikan hal-hal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1060/PJ.331/2006
SURAT EDARAN DIREKTURAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ/2017
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTURAT JENDERAL PAJAK, A. Umum Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PMK-82/PMK.03/2017), petunjuk pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam SE-77/PJ/2009 sudah tidak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTURAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ/2017
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 383/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 383/PJ./2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan penerimaan dan pelaporan pajak, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 383/PJ./2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.6/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.6/2002 TENTANG TINDAK LANJUT MOU DITJEN PAJAK DENGAN BCA TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN (PBB) MELALUI FASILITAS BANK CENTRAL ASIA (BCA) SECARA ON-LINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut MOU antara Ditjen Pajak dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerimaan Pembayaran dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.6/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378/KMK.04/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378/KMK.04/2002 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT DAWEE ELECTRONIC INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA XVI BLOK U 3C, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378/KMK.04/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.6/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.6/2002 TENTANG PENENTUAN KODE WILAYAH UNTUK PENETAPAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka standardisasi dan tertib administrasi penentuan kode wilayah untuk penetapan Nomer Objek Pajak (NOP) berkaitan dengan pemecahan/pemekaran wilayah administrasi pemerintahan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Lampiran Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.6/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KM.1/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KM.1/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 SAMPAI DENGAN 25 AGUSTUS 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KM.1/2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 386/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 386/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 386/PJ./2002