Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 786/PJ.344/2006 TENTANG PERMINTAAN INFORMASI ATAS PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK PT. ABC UNTUK TAHUN PAJAK 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat dari Mr. XXX, Acting International Director of Internal Revenue Service, Case Reference : Halliburton (Case#2006#033-A) tanggal 20 Januari 2006, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 786/PJ.344/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 385/KM.1/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 385/KM.1/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 SAMPAI DENGAN 8 SEPTEMBER 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 385/KM.1/2002
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-80/A/2003, KEP-227/PJ./2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-80/A/2003, KEP-227/PJ./2003 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PAJAK MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) YANG DIOLAH DENGAN CARA ON-LINE DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat proses penatausahaan penerimaan setoran pajak, diperlukan adanya suatu sistem pelaporan yang dapat digunakan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-80/A/2003, KEP-227/PJ./2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 791/PJ.332/2006
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 791/PJ.332/2006 TENTANG PERMOHONAN PETUNJUK MENGENAI PEMINJAMAN BERKAS WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 8 Agustus 2006, yang ditujukan kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dan salah satu tindasannya disampaikan ke Direktur Peraturan Perpajakan, perihal sebagaimana dimaksud di atas, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 791/PJ.332/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 JULI SAMPAI DENGAN 15 JULI 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KM.1/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 394/KMK.04/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 394/KMK.04/2002 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT MULTI BUSINDO ELOK YANG BERLOKASI DI JALAN MERCEDES, DESA CICADAS, KECAMATAN GUNUNG PUTRI, BOGOR JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 394/KMK.04/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.22/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.22/2003 TENTANG PENYEMPURNAAN PEDOMAN PEMBUATAN MONOGRAFI FISKAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diperlukannya data Monografi Fiskal yang lebih akurat, aktual, dan sistematis sehingga dapat memberikan gambaran potensi suatu Wilayah, maka perlu dilakukan penyempurnaan Pedoman Pembuatan Monografi Fiskal menjadi sebagai berikut : Untuk keseragaman dalam pembuatan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.22/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151/KMK.02/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151/KMK.02/2005 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999, Instansi yang mempunyai Penerima Negara Bukan Pajak dapat menggunakan sebagian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151/KMK.02/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 396/KMK.04/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 396/KMK.04/2002 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT INTERTEX INDONESIA INTERNASIONAL YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI PT HYUNDAI INTI DEVELOPMENT, JALAN RAYA INTI BLOK C9 NOMOR 12 A-15 CIKARANG, DESA CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 396/KMK.04/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/KMK.03/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa perkembangan dunia otomotif yang sangat pesat dan besarnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor menyebabkan berkembangnya berbagai jenis dan model kendaraan bermotor; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/KMK.03/2003