KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 18 Juli 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ/2016 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SE – 32/PJ/2016
SE – 02/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ/2016TENTANG PEMBUATAN BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL DAN TINDAK LANJUTNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. UMUM Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan metodologi benchmarking melalui penyusunan Benchmark Behavioral Model (BBM). B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SE – 02/PJ/2016
SE – 76/PJ/2015
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 76/PJ/2015 TENTANG TATA CARA RELOKASI EKSTERNAL KEMASAN SURAT PEMBERITAHUAN ATAU DOKUMEN SURAT PEMBERITAHUAN DARI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN KE KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka mendukung penyimpanan Surat Pemberitahuan (SPT) yang lebih terotomasi, efisien, dan aman di Direktorat … Lanjutkan membaca SE – 76/PJ/2015
SE – 75/PJ/2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _______________________________________________________________________________________________________ SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 75/PJ/2015 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih terkait … Lanjutkan membaca SE – 75/PJ/2015
SE – 74/PJ/2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _________________________________________________________________________________________________________ SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 74/PJ/2015 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 P/HUM/2013 TENTANG UJI MATERIIL TERHADAP PASAL-PASAL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Bahwa … Lanjutkan membaca SE – 74/PJ/2015
SE – 68/PJ/2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 5 November 2015 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 68/PJ/2015 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA NOTA KESEPAHAMAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Direktorat Jenderal Pajak telah menerima pemberitahuan formal berlakunya Nota Kesepahaman Persetujuan … Lanjutkan membaca SE – 68/PJ/2015