Archive

Tag Archives: Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER – 11/PJ/2016

TENTANG

PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Bahwa untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I

SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 1

(1) Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.

(2) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

(3) Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.

Pasal 2

(1) Termasuk dalam pengertian Harta tambahan sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak merupakan:

a. harta warisan; dan/atau

b. harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,  yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

(2) Harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila:

a. diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau

b. harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.

(3) Harta hibahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila:

a. diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau

b. harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

(4) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan harta warisan dan/atau harta hibahan dalam Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.

BAB II

PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

(2) Terhadap Harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan atau Harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan telah disampaikan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; atau

b. dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum disampaikan, Wajib Pajak dapat melaporkan Harta tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi atas Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diterapkan.

BAB III

NILAI WAJAR HARTA

Pasal 4

(1) Nilai wajar Harta Tambahan adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.

(2) Nilai wajar untuk Harta Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain kas atau setara kas adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

(3) Nilai wajar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan Harta tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Direktur Jenderal Pajak.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 adalah sesuai contoh sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Berikut link Lampiran PER – 11/PJ/2016.pdf

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

_________________________________________________________________________________________________________________________

22 Maret 2016

 

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR S – 246/PJ.02/2016

 

TENTANG

PENEGASAN TERKAIT PELAKSANAAN PMK NOMOR 193/PMK.03/2015

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait dengan proses penerbitan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu dan/atau penyerahan jasa terkait alat angkutan tertentu berdasarkan Pasal 16B UU PPN dan penjelasannya adalah untuk mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara dan menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memadai untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman eksternal maupun internal.
  2. Ketentuan terkait :

A. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009, mengatur bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

  1. huruf a, untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
  2. huruf c, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu (PMK 193 Tahun 2015), mengatur antara lain:

1. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Wajib Pajak yang melakukan impor atau menerima penyerahan alat angkutan tertentu atau menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas impor atau penyerahannya tidak dipungut PPN, harus memiliki SKTD.

2. Wajib Pajak yang:

a) melakukan impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l PMK 193 Tahun 2015;

b) menerima penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h PMK 193 Tahun 2015; dan

c) menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PMK 193 Tahun 2015, harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

3. PPN yang terutang atas impor atau atau penyerahan alat angkutan tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN setelah memperoleh SKTD.

4. Untuk memperoleh SKTD tersebut, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak, bendahara Kementerian Pertahanan, bendahara para Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdaftar.

5. Khusus untuk permohonan SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) yaitu daftar alat angkutan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka impor dan/atau daftar alat angkutan tertentu dan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam rangka menerima penyerahan yang digunakan dalam rangka mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

6. Setelah permohonan SKTD diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian terhadap berkas permohonan.

7. Penelitian antara lain dilakukan terhadap kepatuhan perpajakan dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKTD, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Wajib Pajak tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

b) Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak mengajukan permohonan, kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP, mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP, atau mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5a) Undang-Undang KUP;

c) Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, sesuai dengan kewajiban perpajakannya.

C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak, mengatur antara lain:

  1. Pasal 2, bahwa Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
  2. Pasal 4 ayat (1), bahwa dalam rangka mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
  3. Pasal 4 ayat (7), bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan setelah surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.
  4. Pasal 6, bahwa terhadap Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan adanya:

a) penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;

b) keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;

c) keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau

d) pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan apabila Wajib Pajak menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (7).

  1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa:

a.) SKTD harus dimiliki oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wajib Pajak, sebelum impor atau penyerahan alat angkutan tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu.

b.) Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan dengan dilampiri RKIP, tidak dapat diterbitkan SKTD kembali apabila SKTD yang telah diterbitkan masih berlaku.

c.) Kriteria bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, sesuai dengan kewajiban perpajakannya, harus tetap memperhatikan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP. Contoh permohonan SKTD yang diajukan pada bulan Maret 2016 maka kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disyaratkan adalah untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014.

d.) Alat angkutan tertentu yang diimpor oleh atau diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN adalah komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan:

  1. kereta api;
  2. suku cadang;
  3. peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; serta
  4. prasarana perkeretaapian,

yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

e.) Terkait penerbitan SKTD dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015:

  1. dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan, pembetulan Surat Pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, tindakan penagihan atas Surat Tagihan Pajak terkait ditangguhkan;
  2. oleh karena itu, dalam penelitian permohonan SKTD oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang kriteria yang lain terkait kepatuhan perpajakan terpenuhi, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memenuhi kriteria kepatuhan perpajakan.

 

Demikian disampaikan.

 

A.n. DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I,

ttd

IRAWAN

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com